Jakarta, Kaltimnow.id – Menjelang jadwal rilisnya pada 14 Agustus 2025, film animasi Merah Putih: One for All menjadi sorotan publik dan menuai gelombang kritik di media sosial. Bahkan, sejumlah warganet menyerukan pembatalan penayangannya di jaringan bioskop nasional.
Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI), Gunawan Paggaru, secara terbuka menyatakan dukungan terhadap usulan pembatalan tersebut. Ia menilai, langkah ini dapat menjadi pelajaran penting bagi pelaku industri film, khususnya dalam menjaga kualitas tontonan dan tata kelola distribusi.
“Saya setuju. Lebih baik dibatalkan supaya kita dapat pelajaran banyak. Dan itu berbahaya buat XXI,” ujar Gunawan kepada Medcom.id pada Senin (11/8/2025).
Pandangan Gunawan sejalan dengan kritik sutradara Hanung Bramantyo, yang mempertanyakan proses sebuah film mendapatkan slot tayang di tengah antrean panjang lebih dari 200 judul film Indonesia.
“Ironisnya, kok bisa dapat tanggal tayang di tengah antrean itu?” tulis Hanung di akun Instagramnya.
Gunawan menilai persoalan ini mencerminkan masalah yang lebih besar: ketidakadilan distribusi film di Indonesia. Berdasarkan data BPI per Februari 2024, Indonesia memiliki 517 lokasi bioskop dengan total 2.145 layar, jumlah yang masih jauh dari memadai untuk melayani seluruh kabupaten/kota. Kondisi ini membuat para pembuat film harus bersaing ketat mendapatkan jadwal tayang.
Namun, situasi menjadi rumit ketika sebuah film yang dinilai “tidak layak” justru dapat mendahului antrean panjang. “Kalau ada film tidak layak, tidak ikut antre, lalu langsung tayang, itu berarti sistem distribusi kita tidak beres,” tegas Gunawan.
Gunawan mengakui, BPI tidak memiliki wewenang untuk memaksa bioskop membatalkan penayangan, karena keputusan sepenuhnya berada di tangan pemilik jaringan bioskop.
“Tidak ada aturan yang bisa memaksa mereka memutar atau tidak memutar film tertentu. Keputusan ada di mereka,” jelasnya.
Meski Pasal 32 UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mewajibkan bioskop menayangkan 60% film Indonesia, aturan itu dinilai masih memberi keleluasaan berlebihan kepada pemilik bioskop untuk memilih judul yang diputar. Gunawan mengusulkan pemerintah membuat regulasi lebih ketat, misalnya penjadwalan tayang berdasarkan urutan nomor sensor, agar prosesnya transparan dan adil.
Film Merah Putih: One for All diproduksi oleh Perfiki Kreasindo, disutradarai Endiarto dan Bintang Takari, dengan promosi harga tiket khusus Rp17.000 pada 17 Agustus 2025. Namun, polemik yang muncul menjelang penayangan menjadi sinyal bagi industri dan pemerintah untuk mengevaluasi sistem distribusi demi masa depan perfilman nasional yang lebih sehat dan kompetitif. (Ant)
