Samarinda, Kaltimnow.id – Impian memiliki rumah kini semakin dekat bagi generasi milenial di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim resmi menggratiskan seluruh biaya administrasi pembelian rumah melalui Program Gratispol, kebijakan revolusioner yang langsung menyentuh kantong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Selama ini, biaya awal seperti administrasi bank, notaris, provisi, appraisal, hingga balik nama sertifikat—yang totalnya bisa mencapai Rp10 juta—menjadi hambatan terbesar bagi masyarakat. Kini, tembok penghalang itu diruntuhkan sepenuhnya oleh Pemprov Kaltim.
Program ini tidak hanya membantu keluarga muda, tetapi juga secara khusus membuka peluang bagi milenial bujangan untuk memiliki rumah pertama mereka.
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) PUPR-Pera Kaltim, Sidiq Prananto Sulistyo, menjelaskan bahwa perubahan regulasi pusat dan pergub turunan kini mendefinisikan MBR dengan lebih inklusif.
“Sekarang generasi milenial yang masih belum menikah juga sudah bisa punya rumah. Kategori MBR itu kalau bujangan penghasilannya maksimal Rp9 juta, sedangkan yang sudah menikah maksimal Rp11 juta,” ujar Sidiq.
Pembaharuan kategori penghasilan ini dianggap terobosan besar karena sebelumnya batas MBR terlalu rendah, sehingga banyak pekerja muda dengan gaji menengah tetap tidak memenuhi syarat.
Gratispol hanya diberikan kepada mereka yang sudah berakad KPR di bank penyalur. Artinya, screening calon penerima sepenuhnya dilakukan oleh pihak bank.
“Kami mendapatkan data calon penerima dari bank. Jadi harus sudah berakad,” jelas Sidiq.
Model ini memastikan penerima sudah terverifikasi sebagai MBR dan membeli rumah subsidi sesuai program pemerintah pusat.
Saat ini, Pemprov Kaltim sudah bekerja sama dengan empat bank besar:
- Bank Mandiri
- Bank Kaltimtara
- BTN Konvensional
- BTN Syariah
Tidak menutup kemungkinan BRI dan BNI segera menyusul dalam waktu dekat.
Bantuan maksimal Rp10 juta ini mencakup sembilan komponen administrasi penting, antara lain:
- Biaya Notaris
- Balik Nama Sertifikat
- Biaya Administrasi Bank
- Appraisal
- AJB
- SKMHT
- dan komponen biaya lain di luar harga jual rumah
Di lapangan, beberapa bank bahkan mencatat realisasi biaya kurang dari plafon.
“Di BTN ada yang hanya Rp8 juta, jadi tidak selalu habis Rp10 juta,” ungkap Sidiq.
Intinya, debitur tidak bayar sepeser pun biaya administrasi selain cicilan rumah itu sendiri.
Hingga saat ini, penerima Gratispol paling banyak berasal dari Samarinda dan Balikpapan, dua daerah dengan permintaan perumahan subsidi tertinggi.
Sidiq mengatakan, kebijakan ini sudah menunjukkan dampaknya.
“Salah satu pengembang di Samarinda sampai kehabisan stok rumah karena permintaan melonjak,” tuturnya.
Ia berharap Gratispol menjadi pemantik bagi milenial Kaltim untuk segera berpindah dari sewa (bagdrop) menjadi pemilik rumah permanen.
“Program Gratispol adalah kunci untuk meningkatkan rasio kepemilikan rumah di Kaltim,” pungkasnya. (ADV Kominfo Kaltim/Tia)
