Jakarta, Kaltimedia.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa pemerintah merupakan objek kritik yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis data, bukan serangan personal maupun provokasi.
“Dalam menjalankan peran tersebut, saya tegaskan: pemerintahan bukan musuh personal. Pemerintahan adalah objek kritik kebijakan yang sah dalam sistem demokrasi,” kata Megawati saat memberikan arahan pada penutupan Rakernas I PDIP di Ancol, Jakarta, Senin (12/1).
Megawati menekankan kritik terhadap pemerintah harus dilandasi data empirik, nilai ideologis, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat. Ia juga mengingatkan kader PDIP agar tidak bersikap reaktif apalagi destruktif dalam menyikapi kekuasaan.
Menurut Megawati, PDIP harus menjalankan peran sebagai kekuatan penyeimbang secara dewasa dan beretika. Partai, kata dia, tidak bertujuan menciptakan instabilitas, namun juga tidak akan membiarkan stabilitas dibangun dengan mengorbankan demokrasi.
“Menghadapi kekuasaan, perjuangan partai tidak dijalankan dengan kemarahan, bukan dengan serangan personal, dan bukan dengan konfrontasi kosong,” ujarnya.
Megawati menegaskan garis perjuangan PDIP adalah perjuangan gagasan, moral, dan keberpihakan pada rakyat. Ia juga menyerukan perubahan diskursus politik nasional agar tidak semata berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
“PDI Perjuangan harus menjadi tempat rakyat mencari keadilan, ketika negara tampak kuat secara institusi, tetapi lemah dalam rasa keadilan,” kata Megawati. (Ant)
