Jakarta, Kaltimnow.id – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengakatan setuju dengan ucapan Presiden RI Prabowo Subiantor yang memblokir anggaran Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Nasir mengatakan, sampai saat ini tidak ada yang mendesak untuk melanjutkan proyek ambisius dari presiden sebelumnya.
“Saya sepakat dengan Pak Prabowo untuk menunda dulu anggaran untuk IKN atau mengurangi anggaran, karena tidak urgent di sana,” dilansir dari CNN Indonesia, Senin (10/2/2025) malam/
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan pada sektor perekonomian masyarakat masih bisa berjalan dan ini yang lebih penting. Kemudian, efisiensi anggara juga turut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyrakat.
“Misalnya tadi orang yang punya pasir enggak bisa menjual pasir karena tidak laku dan sebagainya,” ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya, dirinya mengatakan penundaan pembangunan IKN merupakan keputusan yang tepat bagi Prabowo.
“Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak , tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan rakyatnya,” katanya.
Ia mengapresiasi rencana Prabowo yang ingin IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 silam atau satu tahun sebelum masa jabatannya usai.
Dalam rencananya itu, Prabowo tidak hanya sekedar mementingkan kepentingan pribadi dan membebani Kementerian/lembaga terkait.
“Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024, atau bila para ASN sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan,” ungkap Indra.
Kendati demikian, Indra menjelaskan upaya Prabowo memblokir anggaran pembangunan IKN melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani akibat efisiensi anggaran.
“Saya paham sekali, pemblokiran ini sifatnya hanya sementara dan prioritasnya Program Asta Cita Presiden Prabowo Subiantor, yaitu MBG dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan panik, toh anggaran belanja pegawai aman,” jelasnya.
Dilansir dari berita sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Pembangunan IKN belum ada progress karena anggaran masih diblokir oleh Menteri Keuangan.
Dody menuturkan pemblokiran itu terjadi adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga blokir akan dibuka kembali ketika ada nilai pagi anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” kata Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menepis blokir anggaran itu akan menyetop proyek IKN.
Hasan menyebut anggaran yang diblokir bukan berarti tidak ada, tetapi belum bisa digunakan saat ini.
“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan. Anggarannya belum dibuka,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Jumat (7/2). (Ant)
