Samarinda, Kaltimnow.id – Tidak semua kerja parlemen berlangsung di ruang sidang yang kaku dan penuh istilah teknis. Sepanjang 2025, Komisi X DPR RI justru banyak menemukan cerita penting di luar gedung parlemen: di ruang kelas yang kekurangan guru, di kampus daerah yang berjuang mengejar ketertinggalan, hingga di komunitas budaya yang menjaga identitas bangsa dengan cara sederhana.
Di sanalah potret nyata pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia terbentang apa adanya.
Di bawah kepemimpinan Hetifah Sjaifudian, Komisi X menempatkan pendidikan sebagai urusan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendidikan bukan sekadar angka partisipasi sekolah atau laporan anggaran, tetapi tentang bagaimana anak-anak belajar, guru mengajar, dan kampus berkontribusi bagi daerahnya.
Ketika Pendidikan Tidak Selalu Sama
Dalam banyak pertemuan dan kunjungan kerja, satu persoalan terus berulang: mutu pendidikan belum sepenuhnya merata. Ada sekolah dengan fasilitas memadai dan guru lengkap, tetapi tak sedikit pula yang masih bergulat dengan keterbatasan dasar.
Komisi X melihat bahwa membangun gedung sekolah saja tidak cukup. Yang jauh lebih menentukan adalah kualitas proses belajar di dalamnya. Guru yang kompeten, kurikulum yang relevan dengan zaman, serta pemanfaatan teknologi yang tepat menjadi kunci agar pendidikan tidak tertinggal dari perubahan dunia.
“Yang paling penting bukan apa yang tertulis di atas kertas, tetapi apa yang benar-benar terjadi di kelas,” menjadi salah satu refleksi yang kerap muncul dalam kerja-kerja Komisi X.
Budaya dan Riset: Yang Sering Terlupa
Di tengah sorotan besar pada pendidikan formal, sektor kebudayaan dan riset kerap berada di pinggir perhatian. Padahal, keduanya memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan arah kebijakan bangsa.
Komisi X memandang kebudayaan bukan sekadar seremoni atau simbol identitas, melainkan ruang hidup masyarakat. Dari seni tradisi hingga praktik budaya lokal, semuanya menyimpan potensi ekonomi kreatif jika dikelola dengan bijak dan melibatkan komunitas.
Sementara itu, riset dan data menjadi fondasi agar kebijakan publik tidak berjalan berdasarkan asumsi. Lembaga-lembaga seperti BRIN, BPS, dan Perpustakaan Nasional memainkan peran penting dalam menyediakan pengetahuan yang dibutuhkan negara untuk mengambil keputusan yang tepat di tengah perubahan zaman.
Menyapa Kampus di Tanah Borneo
Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah yang memberi banyak pelajaran bagi Komisi X sepanjang 2025. Kunjungan ke berbagai perguruan tinggi menghadirkan cerita tentang harapan dan tantangan pendidikan tinggi di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mahasiswa berbicara tentang kebutuhan pembelajaran yang lebih praktis dan sesuai dengan dunia kerja. Dosen menyampaikan aspirasi tentang peningkatan kapasitas, dukungan riset, hingga kesejahteraan. Di balik itu semua, kampus-kampus daerah menunjukkan semangat untuk tumbuh dan berkontribusi bagi pembangunan lokal.
Di tengah keterbatasan, ada kabar baik yang patut dicatat. Universitas Mulawarman berhasil meraih akreditasi unggul, sementara Universitas Balikpapan membuka Fakultas Kedokteran sebagai langkah strategis memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Timur.
Cerita-cerita inilah yang menjadi bahan penting bagi Komisi X dalam merumuskan kebijakan di tingkat nasional.
Parlemen yang Turun ke Lapangan
Bagi Komisi X, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon. Rapat dengar pendapat, dialog publik, dan kunjungan kerja ke daerah dimaknai sebagai cara untuk memastikan kebijakan tidak terputus dari kenyataan.
Masukan dari daerah menjadi cermin untuk mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan. Apa yang berhasil dipertahankan, sementara yang belum tepat perlu diperbaiki. Kerja parlemen, dalam konteks ini, adalah proses mendengar dan belajar secara terus-menerus.
“Parlemen harus hadir dan bekerja nyata,” menjadi prinsip yang menuntun banyak langkah Komisi X sepanjang tahun.
Melangkah ke 2026
Memasuki 2026, Komisi X menatap pendidikan Indonesia dengan satu kesadaran penting: perubahan besar tidak selalu datang dari proyek besar, tetapi dari perbaikan kecil yang konsisten di ruang kelas.
Arah kebijakan pun mulai bergeser. Fokus pada kualitas pembelajaran, penguatan peran guru, serta pemerataan mutu pendidikan menjadi prioritas. Digitalisasi tetap didorong, tetapi dengan penekanan bahwa teknologi harus memperkuat interaksi manusia, bukan menggantikannya.
Dengan membawa cerita, aspirasi, dan temuan dari berbagai daerah, Komisi X DPR RI berharap kebijakan pendidikan ke depan semakin membumi, lahir dari lapangan, dikerjakan dengan hati, dan ditujukan untuk masa depan manusia Indonesia. (Ant)
