Samarinda, Kaltimnow.id – Wakil ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin, mengkritik gedung baru Inspektorat Daerah dan Kadrie Oening Tower milik Pemprov Kaltim, yang diduga miring dan beberapa bagian mengalami kerusakan.
Hal ini diungkapkannya, usai Komisi III DPRD Provinsi Kaltim melakukan evaluasi atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim dengan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi bangunan milik pemerintah provinsi.
“Saya menilai proyek-proyek tersebut tidak sesuai dengan standar kelayakan,” kata Syafruddin.
Melihat hal itu, legislator Karang Paci ini, menyarankan untuk adanya perbaikan terhadap bangunan-bangunan itu.
“Artinya, Dinas PUPR tidak mengawasi proyek-proyek yang ada di bawah kewenangannya,” ujar Syafruddin.
Selain itu, Syafruddin juga mempertanyakan pengujian terhadap gedung-gedung tersebut, pasalnya, pihaknya melihat posisi gedung yang tampak miring secara kasat mata.
“Kalau tidak ada pengujian, diduga ada indikasi korupsi di sana,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan, Komisi III DPRD Kaltim, akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna menindaklanjuti proyek gedung baru Pemprov Kaltim.
Di mana, kata Syafruddin, sejumlah pihak terkait yang akan dipanggil, termasuk pimpinan PT Raka karena diduga terlibat dalam proyek Kadrie Oening Tower.
“Kadrie Oening Tower merupakan proyek pembangunan gedung perkantoran dan hotel bintang lima yang dikerjakan oleh PT Raka,” ujar Syafranuddin.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kota Balikpapan itu mengatakan proyek Kadrie Oening Tower menuai kritik menyusul ketiadaan kontraktor lokal, selain dugaan persoalan izin.
Kemudian, Syafruddin mengatakan, Proyek gedung lain yang juga menjadi sorotan Komisi III DRPD Kaltim, seperti Rumah Sakit Korpri karena desain gedung dianggap jauh dari standard rumah sakit.
“Saya kira hanya kafe, karena saya lihat itu desainnya jauh dari RS,” ujarnya.
Gedung RS Korpri, menurut Syafruddin, merupakan proyek “ketiban duren” karena kualitasnya dinilai paling buruk dibanding proyek-proyek lainnya.
“Sejumlah persoalan terkait Gedung RS Korpri yaitu lantainya retak dan mengalami penurunan. Itu gedungnya seperti berhantu. Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas proyek itu,” tuturnya.
Syafruddin berharap proyek-proyek gedung milik Pemprov Kaltim itu perlu segera mendapatkan perbaikan agar tidak membahayakan masyarakat.
“Kami akan bawa itu ke rapat komisi untuk menindaklanjuti. Kami tidak akan diam jika ada proyek-proyek yang merugikan rakyat,” pungkasnya. (tia/adv/dprdkaltim)
