oleh

DPD Golkar Kaltim Serahkan Surat Keputusan Soal PAW Ketua DPRD Kaltim

Samarinda, Kaltimnow.id – Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim Husni Fahruddin melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur, untuk menyerahkan Surat Keputusan DPP Golkar kepada Sekretariat Dewan, pada Senin (21/06/2021).

Dalam kunjungannya itu, Husni melakukan pembahasan internal bersama Ketua Dewan Pertimbangan, beberapa pengurus lainnya yang dihadiri para anggota dewan fraksi Golkar.

“Tadi kita menjelaskan surat persetujuan Pengganti Antar Waktu (PAW)¬†Ketua DPRD Kaltim fraksi Golkar. Kita sudah menyerahkan surat dari DPP Golkar,” terangnya.

Selain itu, ia juga sudah menyerahkan surat kepada unsur pimpinan legislatif melalui fraksi partai Golkar untuk ditindaklanjuti ke sekretariat DPRD Kaltim.

“Kita sepakat mengikuti kebijakan DPP, surat ini merupakan produk hukum dan karakter partai Golkar agar wajib dijalankan serta diamankan untuk mencapai tujuannya,” ujar Husni.

Menurutnya, PAW pimpinan legislatif ini hanya pergeseran alat kelengkapan dewan (AKD) yang lumrah dan dijalankan oleh setiap partai politik (parpol).

“Misalnya kita mengganti ketua fraksi ataupun ketua komisi, sama saja dengan pimpinan DPRD ini. Sehingga memang ada hak prerogatif dari partai Golkar untuk melakukan rotasi,” lanjutnya.

Husni menyatakan bahwa pihaknya sudah mencoba melakukan komunikasi dengan Makmur HAPK, namun saat dihubungi, pimpinan DPRD Kaltim itu tengah memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim.

“Sudah ada, bahkan rencananya mau ketemu tapi tadi ada rapat banggar. Ini beliau lagi sakit, pulang ke rumah. Selesai itu saya akan bertemu mewakili DPD I Golkar Kaltim,” terangnya.

Husni juga menegaskan, bahwa PAW pimpinan legislatif tersebut merupakan keputusan internal partai Golkar dan bukan untuk konsumsi publik.

“Yang pasti untuk produktivitas partai Golkar, secara khusus yang tau mengapa diganti itu hanya partai Golkar,” ucapanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyatakan bahwa dirinya belum ada berkomunikasi dan dipanggil partai Golkar.

“Belum ada komunikasi bahkan belum pernah dipanggil. Sebenarnya kan organisasi yang baik seharusnya seperti itu, dipanggil lalu menjelaskan apa kurangnya. Organisasi besar harusnya seperti itu, yang jelas saya nggak mau berkomentar lebih banyak dulu,” tegasnya.

Penulis: Chintia

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *