Samarinda, Kaltimnow.id – DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota (Pemkot) sepakat mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menyatakan bahwa efisiensi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana daerah tanpa menghambat pembangunan.
“Yang jelas, OPD sekaligus sekretariat dewan nanti akan ada efisiensi,” ujar Helmi usai Rapat Paripurna, pada Rabu (05/03/2025).
Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menargetkan pengurangan belanja di beberapa sektor, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), serta operasional kesekretariatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Menurut Helmi, efisiensi ini tidak hanya diterapkan di Samarinda tetapi juga di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Di Samarinda sendiri, perkiraan efisiensi anggaran mencapai Rp75 miliar.
“Soal akumulasi berapa kisaran efisiensinya masih akan kita rapatkan dan kita bahas. Yang jelas angka sementara sekitar Rp75 miliar secara keseluruhan,” jelasnya.
Helmi, yang merupakan politisi dari Partai Gerindra, menambahkan bahwa efisiensi ini tidak akan menghambat pembangunan. Jika setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan efisiensi sebesar Rp2 miliar saja, maka total efisiensi bisa mendekati Rp60 miliar. OPD dengan anggaran lebih besar kemungkinan akan mendapatkan porsi efisiensi yang lebih tinggi.
“Dari segi struktur cash flow (aliran uang masuk dan keluar) kita sangat sehat. Apalagi efisiensi anggaran ini nantinya akan dikembalikan untuk belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv/dprdsamarinda)
