Pati, Kaltimnow.id – Aksi unjuk rasa besar-besaran digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada Rabu (13/8/2025), melibatkan puluhan ribu warga dari berbagai kecamatan. Meski Bupati Pati, Sudewo, telah membatalkan rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, massa tetap turun ke jalan.
Isu bermula ketika Pemkab Pati mengumumkan rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Kebijakan ini menuai protes luas, hingga akhirnya Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, menegur Sudewo yang juga kader partainya melalui Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono. Teguran tersebut berujung pada pembatalan rencana kenaikan PBB.
Meski isu PBB selesai, kekecewaan warga sudah telanjur meluas. Koordinator aksi, Teguh Istyanto, menyebut sejumlah kebijakan lain juga menjadi sorotan, seperti:
Penerapan lima hari sekolah yang dinilai memberatkan dan kini dikembalikan ke enam hari. Regrouping sekolah yang menyebabkan berkurangnya lapangan kerja bagi guru honorer.
PHK ratusan karyawan honorer RSUD RAA Soewondo tanpa pesangon, disertai perekrutan pegawai baru.
“Banyak guru honorer kehilangan pekerjaan. Di RSUD, pegawai lama diberhentikan tanpa kompensasi, ini menyakitkan bagi mereka,” ujar Teguh.
Menjelang aksi, posko Masyarakat Pati Bersatu menerima gelombang dukungan logistik, termasuk ribuan kardus air mineral yang akan dibagikan di sekitar Alun-alun Pati. Teguh memperkirakan massa yang hadir bisa mencapai 100 ribu orang, dengan alasan aspirasi mereka mewakili suara banyak warga.
Polresta Pati menerjunkan 2.684 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Damkar, dan instansi lain. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, memastikan pengamanan dilakukan secara humanis dan mengutamakan komunikasi dengan koordinator aksi. Larangan membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba, dan benda berbahaya lainnya diberlakukan ketat.
Selain itu, rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mencegah kemacetan, dan tim medis ditempatkan di sejumlah titik rawan.
Sudewo menilai aksi yang tetap digelar meski tuntutan awal sudah dipenuhi mengindikasikan adanya kepentingan politik. “Kalau sudah dibatalkan tapi aksi tetap jalan, saya menduga ada yang menunggangi,” ujarnya.
Sudaryono sendiri mengajak warga menjaga kondusivitas, terutama jelang peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus, agar perbedaan pendapat tidak menimbulkan gesekan di masyarakat. (Ant)
