oleh

Komisi II DPRD Kaltim Terus Menyuarakan Agar Dilibatkan dalam Tahapan Seleksi Direksi Perusda

Samarinda, Kaltimnow.id – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nidya Listiyono mengkritisi terkait proses seleksi Badan Pengawas dan Direksi BUMD Kaltim, yang saat ini tahapan pelaporan hasil ke Gubernur Kaltim Isran Noor.

“Komisi II terus mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya tahapan seleksi direksi melalui tim pansel,” ungkap Tio saat ditemui di kantor Golkar Kaltim Jalan Mulawarman, pada Kamis (29/04/2021).

Tio juga mengaku hingga saat ini pihaknya belum mendapat rekam jejak peserta setelah dilakukan pertemuan bersama tim pansel beberapa waktu lalu.

Lanjutnya, disisi lain ini merupakan upaya keterbukaan informasi terhadap masyarakat, agar legislatif tahu siapa saja yang akan dipilih. Menurutnya bisa saja pemerintah atau tim pansel tidak tahu, namun legislatif lebih tahu karena mendapat sebuah informasi.

“Misalnya, kandidat pernah tersangkut kasus korupsi dan lain hal. Walaupun secara prerogatif adalah sebagai stikholder, maka pak Gubernur punya kewenangan penuh untuk menentukan siapa direksinya,” terangnya.

Tio mengatakan, fungsi legislatif hanya sebagai monitoring. Namun Komisi II terus menyuarakan supaya dilibatkan dalam tahapan seleksi direksi perusda.

“Walau secara aturan, kita tidak bisa dilibatkan secara langsung. Tapi setidaknya, saat di seleksi dan mau di umumkan itu kita dikasih tahu,” ucap Tio.

Dia menambahkan agar ada hearing setelah dan sesudah pemilihan. Salah satu contoh yakni adanya program dan strategi bisnisnya.

“Namun kalau tidak bisa, apa boleh buat. Kita hanya bisa menunggu, setelah ditetapkan baru kita adakan hearing dan minta teknisnya seperti apa. Sebelum dia menjabat harus punya strategi bisnis,” ujar Tio.

Lebih lanjut, anggota komisi II DPRD Kaltim ini menegaskan, enam bulan ke depan harus ada evaluasi dan review setelah mereka yang terpilih menjabat. Jika selama enam bulan minusnya masih bisa di toleransi, akan diberi kesempatan lebih dulu untuk memperbaiki.

“Namun, apabila minus bertambah dan tidak dapat profit apa-apa, mohon maaf, saya pikir pemerintah harus segera mereview. Dengan buat komitmen, satu tahun tidak ada progres maka harus mundur,” tegas Tiyo.

Penulis: Chintia

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.