oleh

Raperda Ketahanan Keluarga, Ely Hartati Rasyid: Masih Banyak yang Disesuaikan

Samarinda, Kaltimnow.id – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembangunan Ketahanan Keluarga DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan beberapa kunjungan kerja ke instansi terkait di Bandung, Jawa Barat.

Ketua Pansus Raperda Pembangunan Ketahanan Keluarga Ely Hartati Rasyid mengatakan, untuk hasil kunjungan kerja tersebut banyak diskusi yang dilakukan berkaitan dengan ketahanan keluarga.

“Ada banyak produk unggulan yang telah berjalan, termasuk cara-cara mengkampanyekan Perda Ketahanan Keluarga, diantaranya membuat jaringan Montekar (motivasi ketahanan keluarga),” kata Ely, pada Senin (12/04/2021).

Dari Informasi data Montekar yang diperoleh oleh tim Pansus Pembangunan Ketahanan Keluarga DPRD Kaltim, bahwa terdapat sebanyak 666 Montekar di Jawa Barat. Seluruh Montekar tersebut juga memperoleh gaji dari pemerintah daerah, yang dititipkan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana. Pengkaderan Montekar sendiri direkrut dari mulai tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota.

“Bentuknya itu relawan, tapi tetap didapat gaji dari pemerintah. Itu salah satu produk unggulan Gubernur Jawa Barat. Mereka ini yang menjadi kader-kader keluarga tangguh” paparnya.

Ely juga mengatakan, kajian akademis sudah dilakukan dan sejauh ini masih dalam tahap pengkayaan referensi untuk mematangkan draft.

“Karna masih banyak hal yang harus digali dan disesuaikan dengan kondisi Kaltim, kami sedang mempelajari implementasi Perda terhadap program-program yang mendukung dan membangun ketahanan keluarga di daerah lain juga,” ucapnya.

Ely berharap, pemerintah dapat mengimplementasikan isi Perda, yang menyentuh seluruh aspek tingkatan masyarakat, mulai dari yang paling bawah hingga tingkat masyarakat di level atas.

“Implementasinya dilapangan terkait penjabaran Perda Ketahanan Keluarga di Jawa Barat. Semoga bisa jadi bahan masukkan,” harapnya.

Ely juga menaruh harapan yang besar bahwa Perda Rancangan Ketahanan Keluarga agar tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, mengenai hak-hak pribadi setiap orang.

“Pemerintah kalau ingin maju, harus menyentuh hal-hal fundamental, mulai dari lingkup keluarga. Kita lihat nanti, mudah-mudahan tidak mengurusi masalah pribadi. Kita kaji kembali, ini baru referensi,” pungkasnya.

Penulis: Chintia

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *