Samarinda, Kaltimnow.id – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengkritik sistem zonasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berlangsung saat ini, menyebutnya kurang merata dan membutuhkan tingkat fleksibilitas yang lebih besar.
Menurut Puji, sistem zonasi yang berlaku saat ini dianggap terlalu kaku dan dapat memberikan beban lebih kepada peserta didik yang berencana masuk ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, khususnya di Kota Samarinda.
“Di beberapa wilayah seperti Kelurahan Jawa, tidak ada SMP Negeri yang tersedia. Kekakuan sistem zonasi dapat memberatkan anak-anak yang bermaksud bersekolah di SMP Negeri,” ujarnya.
Politisi dari fraksi Demokrat ini menyoroti perlunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda untuk menjadi lebih fleksibel dalam menerapkan sistem zonasi.
“Anak-anak dari wilayah yang tidak memiliki SMP Negeri harus diakomodasi agar dapat masuk ke sekolah negeri, selain melalui jalur prestasi. Pemerataan pendidikan harus tetap diutamakan di Samarinda,” tegas Puji.
Selain itu, Puji menambahkan bahwa Disdikbud perlu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan sekolah di setiap wilayah guna memastikan akses pendidikan yang merata.
“Ini harus menjadi prioritas. Jangan biarkan masalah zonasi, perbekalan sekolah, atau sumbangan menghambat setiap tahunnya,” tambahnya.
Meskipun menyadari bahwa sistem zonasi merupakan kebijakan dari pusat, Puji menegaskan pentingnya Disdikbud dalam mengimplementasikannya secara bijak.
“Diperlukan perluasan afirmasi zonasi. Yang terpenting, pemerintah harus mendukung masyarakat agar anak-anak dapat belajar di sekolah negeri tanpa beban biaya yang berlebihan,” pungkasnya. (advdprdsamarinda)
