oleh

Upaya Penurunan Stunting, DKP3A Kaltim Telah Bentuk TPPS di 10 Kabupaten/Kota

Samarinda, Kaltimnow.id – Penanganan Stunting telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan.

Dalam upaya pencapaian target dari kondisi kasus sebesar 24,4 persen di tahun 2021, ditargetkan penurunannya menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Hal tersebut telah ditetapkan sasaran dan strategis nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Noryani Sorayalita, mengatakan tindak lanjut dari Perpres tersebut telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Provinsi Kaltim dengan Ketua Pelaksana Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/K.159/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur.

“Yang kemudian ditindak lanjuti dengan pembentukan TPPS di 10 kabupaten dan kota hingga tingkat desa/kelurahan,” ujarnya Soraya sapaan akrabnya, pada Pembukaan pertemuan tim Satgas dengan pemangku kebijakan Provinsi Kaltim, di Ballroom Crystal Hotel Mercure Samarinda, pada Selasa (18/10/2022) kemarin.

Selain itu, Ketua Pelaksana pertemuan Tim Satgas Stunting dengan pemangku kebijakan Provinsi Kaltim, ini juga mendukung pelaksanaan tugas TPPS, Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim telah merekrut Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting.

“Untuk meningkatkan koordinasi yang intensif dan efektif antara Satgas PPS dengan para pemangku kebijakan, melalui pertemuan Tim Satgas Stunting dengan pemangku kebijakan Provinsi Kaltim,” ungkapnya.

Soraya melanjutkan, untuk mencapai target penurunan stunting di Kaltim, diperlukan upaya yang serius dan kerja keras dari seluruh pihak.

“Salah satunya melalui kolaborasi lintas sektor sejak dari intervensi hulu-hilir, intervensi spesifik dan sensitif serta pendekatan pentahelix,” sebutnya.

Selain itu, Soraya juga memaparkan, bahwa telah dibentuk TPPS di 10 kabupaten dan kota, 103 kecamatan dan 1.038 desa/kelurahan, kemudian melakukan audit kasus stunting semester 1 telah dilaksanakan di empat kabupaten dan kota.

“Termasuk melaksanakan kegiatan mini lokakarya di kabupaten dan kota membahas lima sasaran yaitu pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalin, ibu menyusui dan anak usia dibawah 5 tahun. Dan terkait aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sampai September lalu tercatat 5.219 catin yang mendaftar dengan 1.233 jumlah catin berisiko dan 466 jumlah catin berisiko yang didampingi,” pungkasnya. (cintia/adv/kominfokaltim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *