Jakarta, Kaltimnow.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan menyeluruh dan menyelaraskan data rumah warga yang rusak akibat bencana di wilayah Sumatra. Pendataan yang cepat dan akurat dinilai menjadi fondasi utama untuk mempercepat penyaluran bantuan serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.
Arahan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Lanjutan Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Pascabencana di Wilayah Sumatra yang digelar secara daring dari Jakarta, Minggu (28/12/2025).
Tito menjelaskan, pemerintah telah menetapkan tiga kategori tingkat kerusakan rumah, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat—termasuk rumah yang hilang akibat bencana. Untuk kategori rusak ringan dan sedang, pemerintah akan menyalurkan bantuan tunai agar warga dapat segera memperbaiki rumah dan kembali menempatinya.
Sementara itu, bagi rumah yang masuk kategori rusak berat atau hilang, pemerintah menyiapkan skema pembangunan hunian melalui dua tahap, yakni hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Pembangunan huntara akan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara). Adapun pembangunan huntap menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menurut Tito, kecepatan penanganan pascabencana sangat ditentukan oleh kelengkapan data yang dihimpun di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta menjadi ujung tombak pendataan hingga ke tingkat paling bawah agar tidak ada warga terdampak yang terlewat.
“Kita bisa tentukan yang [kategori rusak] ringan dan sedang, [datanya harus] by name by address. Itu [harus] sudah betul-betul clear. Meskipun kita paham namanya bencana yang cukup luas seperti ini, ada yang di gunung-gunung dan lain-lain [pasti sulit]. Paling tidak data yang sementara ini, kecepatan ini untuk data baseline dulu,” ujar Tito melalui keterangan resmi yang diterima Tirto, Senin (29/11/2025).
Selain dilakukan oleh pemerintah daerah, pendataan juga berjalan secara paralel oleh BNPB melalui BPBD di masing-masing wilayah. Seluruh data tersebut nantinya akan direkonsiliasi sebagai dasar penyaluran bantuan serta penetapan kebijakan dan anggaran agar tepat sasaran.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat terkait, antara lain Menteri PKP Maruarar Sirait, CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, serta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penanganan pascabencana di Sumatra. (Ant)
