Pemkot dan DPRD Samarinda Perkuat Sinergi Tekan Kasus Stunting

Samarinda, Kaltimnow.id – Upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Samarinda terus digenjot melalui sinergi lintas sektor. Tak hanya melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, tetapi juga menggandeng legislatif, dalam hal ini DPRD Kota Samarinda.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (hearing) yang digelar Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Kamis (17/04/2025), di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda. Agenda utama rapat adalah pembahasan data terkini kasus stunting serta evaluasi program percepatan penurunan stunting yang telah dilakukan Pemkot.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, dr Sri Puji Astuti, menyampaikan pentingnya kejelasan data sebagai dasar perencanaan kebijakan yang tepat sasaran.

“Kami ingin mengetahui data riil kasus stunting di Samarinda. Jangan hanya meraba-raba, karena kami perlu tahu sejauh mana dampak dari alokasi anggaran yang telah digelontorkan untuk penanganan stunting ini,” tegasnya saat membuka rapat.

Plt Kepala DP2KB Kota Samarinda, Isfihani, dalam paparannya mengungkapkan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 18.039 kepala keluarga (KK) di Samarinda yang terdampak stunting. Kasus terbanyak berada di Kecamatan Sungai Kunjang, sementara yang paling rendah tercatat di Kecamatan Samarinda Kota.

Namun, upaya intervensi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala yang dihadapi adalah status kepemilikan rumah.

“Misalnya dalam program pembangunan jamban sehat, kami tidak bisa lanjutkan karena sasaran intervensi hanya sebagai penyewa, bukan pemilik rumah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dr Hj Irama Fitamina Madjid, memaparkan hasil pengukuran stunting tiga tahun terakhir (2022–2024), sekaligus menjelaskan faktor determinan penyebab gangguan gizi balita. Faktor tersebut meliputi kepemilikan JKN/BPJS, akses terhadap air bersih dan jamban sehat, status imunisasi, kecacingan, riwayat kehamilan, penyakit penyerta, hingga kebiasaan merokok dalam keluarga.

Menurutnya, Dinkes telah melakukan 11 intervensi spesifik sebagai langkah percepatan penurunan stunting. Beberapa di antaranya adalah skrining anemia remaja putri, konsumsi tablet tambah darah bagi remaja dan ibu hamil, pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK), pemantauan tumbuh kembang balita, hingga pemberian makanan tambahan protein hewani untuk baduta.

“Kami juga terus meningkatkan cakupan imunisasi dan memperluas edukasi bagi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita,” pungkasnya. (adv/kmf/dot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *