Balikpapan, Kaltimnow.id — Upaya memperkuat akses dan kualitas pendidikan menengah di Kalimantan Timur kembali diperkuat melalui pelaksanaan Workshop Pendidikan yang digagas oleh Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Kegiatan yang berlangsung di Kota Balikpapan pada 10 Mei 2025 ini menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mendorong percepatan pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun.
Dalam sambutannya, Hetifah yang juga merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur menegaskan bahwa Wajib Belajar 13 Tahun merupakan langkah penting untuk menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia di era yang semakin kompetitif.
Ia menekankan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada perluasan masa belajar, melainkan juga bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
“Program ini memberi kesempatan yang lebih besar bagi setiap anak Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Daerah ini harus menjadi pelopor dalam implementasi kebijakan tersebut,” ujar Hetifah.
Workshop ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Prof. Susilo, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, serta Santoso, Direktur Article 33 Indonesia dan Dewan Pakar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan.
Keduanya memberikan pandangan kritis mengenai tantangan pemerataan pendidikan menengah serta merumuskan strategi kebijakan berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
Menurut Hetifah, tantangan utama dalam pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun meliputi keterbatasan infrastruktur pendidikan, ketimpangan distribusi guru, serta kebutuhan pembiayaan yang besar.
Oleh karena itu, ia mendorong sinergi antarsektor, termasuk partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat, untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari sistem pendidikan nasional.
“Komisi X DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini melalui dukungan legislasi dan penguatan alokasi anggaran. Kami ingin memastikan bahwa seluruh anak di Kalimantan Timur mendapatkan hak pendidikan yang layak tanpa terkendala hambatan struktural,” tambahnya.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta sejumlah perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, dan perwakilan kabupaten seperti Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Paser. Hadir pula para kepala sekolah dan guru dari berbagai jenjang pendidikan.
Melalui forum ini, Hetifah berharap akan lahir rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif guna memperkuat fondasi pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun di daerah.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Dengan merancangnya secara matang hari ini, kita tengah mempersiapkan masa depan Kalimantan Timur yang lebih cemerlang dan berdaya saing,” tutupnya. (Ant)
