Samarinda, Kaltimnow.id – Gelombang protes dari Kalimantan Timur kembali menggema. Puluhan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Forum Aksi (Fraksi) Rakyat Kaltim turun ke jalan menuntut keadilan fiskal dari pemerintah pusat.
Dalam aksi yang digelar di Samarinda, Senin (10/11/2025), di depan Kantor Gubernur Kaltim, massa mendesak pemerintah segera menghentikan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta meninjau ulang kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai merugikan daerah.
Aksi kali ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa besar pada 16 Oktober lalu. Para peserta menilai, selama dua pekan setelah aksi pertama, belum ada respons konkret dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan.
“Kami sudah memberi waktu 14 hari, tapi tidak ada tanggapan apa pun. Ini bukan sekadar unjuk rasa, ini peringatan keras bahwa masyarakat Kaltim sudah lelah diperlakukan tidak adil,” tegas Ketua Fraksi Kaltim, Vendy Meru, di sela-sela aksi.
Menurut Vendy, Kalimantan Timur telah puluhan tahun menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara, terutama dari sektor batu bara dan migas. Pada 2024 saja, setoran ke kas negara disebut mencapai lebih dari Rp800 triliun.
Namun, di balik angka fantastis itu, kesejahteraan masyarakat Kaltim justru masih jauh dari harapan. Banyak infrastruktur dasar di daerah penghasil justru terbengkalai.
“Bandara APT Pranoto disebut internasional, tapi rumputnya bisa setinggi lutut. Jalan menuju bandara rusak, akses tol pun tidak layak. Sementara kita setiap tahun menyumbang ratusan triliun,” ujarnya dengan nada kecewa.
Vendy menyebut kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan struktural antara daerah penghasil dan pusat kekuasaan di Jakarta.
Vendy menegaskan, aksi ini tidak membawa agenda politik atau kepentingan kelompok mana pun. Fraksi Kaltim beranggotakan berbagai elemen masyarakat lintas agama, suku, dan organisasi, mulai dari LPADKT, KNPI, LMP, DAD, Gepak Kuning, FKPPI, hingga perwakilan adat dan tokoh agama.
“Kaltim punya 27 suku. Kami berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan partai atau ormas tertentu. Kami tidak mencari gaduh, kami hanya menuntut keadilan,” tegasnya.
Ia menilai kebijakan pemangkasan anggaran membuat Pemerintah Provinsi Kaltim kesulitan menjalankan program pembangunan.
“Bagaimana gubernur mau bekerja maksimal kalau dananya terus dipangkas dari pusat?” ujarnya.
Dalam orasi yang sama, Fraksi Kaltim juga mengeluarkan ultimatum keras: jika tuntutan tidak segera ditanggapi, mereka akan menutup jalur distribusi batu bara melalui Sungai Mahakam, urat nadi utama transportasi komoditas tambang di Kaltim.
“Kalau pusat tetap diam, maka suka tidak suka, pelampung akan kami turunkan. Batu bara tidak boleh keluar dari Mahakam,” ancam Vendy.
Meski menegaskan tidak mencari konflik, ia menutup aksinya dengan peringatan tegas:
“Kami tidak ingin melawan negara, tapi kami juga tidak akan diam ketika keadilan diinjak. Kaltim hanya ingin diperlakukan setara. Titik,” (dot)
