Samarinda, Kaltimnow.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat komitmennya dalam membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui program strategis GratisPol Pendidikan, Pemprov Kaltim memastikan bahwa hambatan biaya kuliah tidak lagi menjadi penghalang bagi putra-putri daerah untuk melanjutkan studi.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kaltim, Dasmiah, menegaskan bahwa GratisPol merupakan inovasi daerah yang dirancang untuk membantu pembiayaan pendidikan tinggi, meski kewenangan kampus berada pada pemerintah pusat.
“Program ini khusus untuk biaya pendidikan, bukan beasiswa hidup. Fokus kami adalah membebaskan mahasiswa dari kewajiban pembayaran UKT,” jelasnya.
Dengan skema ini, anggaran daerah diarahkan sepenuhnya untuk menanggung komponen akademik melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT), sehingga mahasiswa bisa fokus belajar tanpa beban finansial tambahan.
Pelaksanaan program ini berlandaskan Pergub Nomor 24 Tahun 2025. Dasmiah menegaskan bahwa persyaratan yang ditetapkan tidak memberatkan, namun wajib dipenuhi demi memastikan penerima benar-benar masyarakat Kaltim.
“Syarat utama adalah kependudukan. Pendaftar harus memiliki KTP dan KK Kaltim yang sudah berlaku minimal tiga tahun,” tegasnya.
Ketentuan ini dibuat untuk melindungi hak-hak pendidikan warga yang sudah lama tinggal di Kaltim sekaligus memastikan pemerataan manfaat program.
Selain syarat domisili, GratisPol juga menetapkan batas usia sesuai jenjang pendidikan:
S1 maksimal 25 tahun
S2 maksimal 35 tahun
S3 maksimal 40 tahun
Namun, aturan usia tidak berlaku bagi guru dan dosen.
“Bagi guru dan dosen dikecualikan dari syarat umur,” ujar Dasmiah. Pengecualian ini menjadi bentuk dukungan Pemprov terhadap peningkatan kualifikasi tenaga pendidik, baik ASN maupun non-ASN.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa para tenaga pendidik tetap harus memenuhi syarat kependudukan minimal tiga tahun.
Dengan landasan hukum yang jelas dan alokasi anggaran yang besar—sebelumnya disebut mencapai Rp1,3 triliun—GratisPol diproyeksikan menjadi program yang mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Kaltim secara signifikan.
Program ini juga merupakan komitmen nyata Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam menyiapkan SDM unggul yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan, terutama peran strategis Kaltim sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dasmiah berharap masyarakat yang memenuhi syarat tidak menyia-nyiakan kesempatan ini.
“Ini saatnya warga Kaltim memanfaatkan fasilitas pendidikan tanpa beban biaya. Pemerintah sangat serius menghilangkan hambatan kuliah bagi putra-putri daerah,” pungkasnya. (ADV Kominfo Kaltim/Tia)
