Samarinda, Kaltimnow.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperkenalkan pola pendanaan pendidikan tinggi yang dinilai sebagai salah satu skema beasiswa paling terstruktur di Indonesia. Melalui program Gratispol (Gratis Pendidikan), Pemprov menanggung penuh Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, sementara pemerintah kabupaten/kota diminta mengambil peran pada pembiayaan biaya hidup (living cost), khusus bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Model sinergi ini menjadi langkah strategis Pemprov Kaltim untuk memastikan tidak ada lagi anak daerah yang gagal kuliah hanya karena tekanan ekonomi keluarga. Skema tersebut disusun berdasarkan arahan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yang menekankan pentingnya menghadirkan mekanisme bantuan pendidikan yang komprehensif dan taat regulasi.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kaltim, Dasmiah, menjelaskan bahwa pembagian peran antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota dirancang agar tidak terjadi tumpang tindih pendanaan (double funding), sebagaimana diatur dalam regulasi nasional.
“Program Gratispol yang dikelola Pemprov hanya untuk UKT. Sementara biaya hidup atau living cost diserahkan kepada kabupaten/kota melalui skema ‘biaya siswa’. Nomenklaturnya harus berbeda agar tidak melanggar aturan pendanaan ganda,” ujar Dasmiah.
Menurutnya, Pemprov secara tegas mengambil alih seluruh komponen biaya studi utama, yaitu UKT, sehingga mahasiswa Kaltim dapat berkuliah tanpa memikirkan tagihan semester. Di sisi lain, pemerintah kabupaten/kota diminta memastikan mahasiswa dari keluarga pra-sejahtera tetap memiliki dukungan finansial untuk kebutuhan sehari-hari.
“Pak Wakil Gubernur menekankan pentingnya kerja sama erat dengan pemda. Banyak kabupaten/kota juga memiliki program beasiswa yang bisa diarahkan untuk kebutuhan hidup mahasiswa. Inilah sinergi pendanaan yang saling melengkapi,” tuturnya.
Skema dua lapis ini dinilai sebagai terobosan baru dalam ekosistem beasiswa daerah. Tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga menjawab kebutuhan dasar mahasiswa yang kerap menjadi penghalang kelancaran studi.
Melalui kerja sama ini, mahasiswa dari daerah-daerah dengan tingkat ekonomi keluarga menengah ke bawah diharapkan dapat menempuh pendidikan tinggi hingga lulus tanpa terhambat tekanan finansial. Pemprov menegaskan akan mengawasi ketat implementasi sinergi beasiswa ini di seluruh kabupaten/kota agar penyalurannya tepat sasaran dan berjalan tanpa kendala.
“Dengan skema yang menyatu antara UKT dari Pemprov dan biaya hidup dari pemda, mahasiswa bisa fokus pada prestasi, bukan pada masalah biaya,” pungkas Dasmiah.
Program sinergi ini menjadi bagian dari upaya Kaltim memperkuat kualitas sumber daya manusia menyongsong bonus demografi dan persaingan global. Pemerintah daerah menegaskan bahwa pendidikan tidak lagi boleh menjadi kemewahan, tetapi hak yang dijamin negara melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu. (ADV Kominfo Kaltim/Tia)
