Pati, Kaltimnow.id — Gelombang penolakan terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati mulai terasa di ruang publik. Sejumlah warga yang tergabung dalam gerakan Tolak PBB-P2 Naik 250 Persen kini mulai bergerak, menggelar aksi penggalangan donasi di depan Kantor Bupati Pati sejak 1 hingga 12 Agustus 2025.
Penggalangan ini bukan sekadar aksi simbolik. Bagi para warga yang terlibat, ini merupakan bentuk nyata dari keseriusan mereka untuk menggelar unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang, sebagai respons atas kebijakan yang dinilai memberatkan.
“Masyarakat bisa berdonasi dalam bentuk barang, seperti air mineral, mie instan, beras, dan sebagainya,” jelas Ahmad Husein, Koordinator Penggalangan Donasi, Senin (4/8/2025).
Menurutnya, lonjakan tarif PBB-P2 yang mencapai 250 persen bukanlah hal kecil. Di banyak wilayah, warga mengaku keberatan karena kenaikan dinilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi dan infrastruktur yang ada.
Ahmad juga menyoroti sikap sejumlah camat dan kepala desa yang terkesan mendukung kebijakan kenaikan pajak sekaligus menolak rencana aksi warga. Ia menyayangkan kurangnya ruang dialog antara pejabat dan masyarakat.
“Pejabat seharusnya memberi ruang bagi warganya untuk menyampaikan pendapat. Tapi sekarang, setidaknya sudah tidak ada lagi intimidasi langsung,” tambahnya.
Ahmad menyebut bahwa suasana mulai mencair setelah digelarnya Forum Diskusi Pati beberapa waktu lalu. Meskipun masih ada pemantauan, namun tekanan langsung terhadap warga mulai mereda.
Kebijakan kenaikan PBB-P2 ini diambil oleh Bupati Pati, Sudewo, dengan dalih memperkuat pembiayaan pembangunan daerah. Ia menyebut bahwa tarif PBB-P2 Kabupaten Pati tergolong rendah dibanding daerah lain, yakni hanya menyumbang Rp 29 miliar per tahun ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sudewo menyatakan bahwa kenaikan dilakukan setelah 14 tahun tanpa penyesuaian, dan dana tambahan yang diperoleh akan dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas seperti, perbaikan jalan dan infrastruktur umum, pembenahan RSUD RAA Soewondo Pati, dukungan terhadap sektor pertanian dan perikanan.
“Kalau kita ingin membangun lebih cepat, ya memang harus ada penyesuaian. PAD dari PBB-P2 selama ini terlalu kecil untuk mengimbangi kebutuhan pembangunan,” ujar Sudewo dalam pernyataan sebelumnya.
Meski begitu, gelombang penolakan dari masyarakat tetap menguat. Sudewo pun mengaku siap menghadapi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025, termasuk jika jumlah peserta mencapai puluhan ribu.
“Kami tidak gentar. Aksi boleh dilakukan, asal damai dan tidak mengganggu ketertiban umum,” katanya.
Dengan penggalangan donasi yang kini terus berlangsung dan rencana aksi besar yang tinggal hitungan hari, suasana sosial-politik di Pati pun menghangat. Masyarakat menanti, apakah ruang dialog akan dibuka, ataukah kebijakan ini akan tetap berjalan di tengah gelombang protes warga.
Bagi sebagian masyarakat, ini bukan hanya soal nominal pajak, tetapi juga soal keadilan, transparansi, dan partisipasi dalam proses kebijakan publik. (Ant)
