Samarinda, Kaltimnow.id – Gelombang penolakan terhadap rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Kalimantan Timur 2025 terus membesar. Ratusan perwakilan masyarakat, aktivis, dan tokoh adat berkumpul dalam Konsolidasi Akbar Rakyat Kaltim yang digelar di Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kaltim, Sabtu (01/11/2025).
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Purwadi Purwoharsojo, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul); Buyung Marajo, Koordinator Pokja 30; dan Prio Fuji Mustopan, perwakilan jurnalis lokal.
Mereka membahas dampak serius pemangkasan DBH terhadap keberlanjutan pembangunan daerah, terutama di wilayah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim.
Ultimatum ke Pemerintah Pusat
Ketua Umum Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan (LPADKT), Vendy Meru, menegaskan pihaknya telah memberi waktu 14 hari kepada pemerintah pusat untuk menanggapi aspirasi rakyat Kaltim, namun hingga kini belum ada respons berarti.
“Kami sudah memberi waktu empat belas hari, tapi tak ada tanggapan dari pusat. Maka kami sepakat, Senin atau Selasa depan kami akan turun ke jalan,” tegas Vendy.
Menurutnya, perjuangan menolak pemangkasan DBH bukan semata soal politik, suku, atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan murni upaya rakyat Kaltim mempertahankan hak atas kekayaan daerahnya.
“Ini perjuangan seluruh rakyat Kaltim. Tidak ada urusan politik atau ormas. Kita satu suara: menolak pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Ancaman Aksi Pemblokiran Sungai Mahakam
Vendy juga mengungkapkan rencana aksi lanjutan berupa penyetopan akses jalur transportasi kapal ponton batu bara di Sungai Mahakam sebagai bentuk protes keras.
“Kalau pusat tetap diam, kami akan hentikan jalur Mahakam. Itu bentuk peringatan kami. Hasil bumi Kaltim terus dikeruk dan dibawa ke pusat, tapi bagi hasilnya justru dipangkas. Ini tidak adil,” ujarnya.
Aksi tersebut, menurutnya, menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan pusat yang dianggap mengabaikan kontribusi besar Kaltim terhadap pendapatan nasional.
Konsolidasi akbar ini juga menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas lintas elemen masyarakat Kaltim agar bersatu menyuarakan kepentingan daerah.
“Siapa pun yang hidup di bumi Kaltim punya kewajiban moral untuk ikut berjuang. Ini bukan tentang siapa kita, tapi tentang hak kita bersama,” tutup Vendy. (dot)
