Samarinda, Kaltimnow.id – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk membuka akses pendidikan yang merata dan berkualitas kembali menunjukkan progres besar. Program Sekolah Rakyat Terintegrasi Permanen, program nasional yang diarahkan untuk membantu anak-anak prasejahtera, resmi menetapkan Samarinda sebagai satu-satunya lokasi di Kaltim yang lolos pembangunan tahap kedua.
Penetapan ini terjadi setelah lahan yang diusulkan Pemprov Kaltim dinyatakan paling siap dan memenuhi seluruh persyaratan readiness criteria dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengungkapkan bahwa proyek ini membawa investasi besar dari pemerintah pusat senilai sekitar Rp200 miliar, yang akan digunakan untuk membangun kompleks sekolah terintegrasi lengkap—mulai SD, SMP hingga SMA.
“Lahan yang disiapkan seluas 8,7 hektare merupakan aset Dinas Perkebunan. Lokasinya strategis, berada di pinggir jalan besar dan sudah tersedia akses listrik serta air,” jelasnya.
Pembangunan di Samarinda ini menjadi salah satu dari 104 titik pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Indonesia yang mulai dikerjakan tahun ini. Kaltim tercatat sebagai salah satu provinsi dengan usulan paling siap, sehingga langsung memperoleh persetujuan tahap pertama.
Dana Rp200 miliar yang dikucurkan pusat akan digunakan untuk membangun seluruh sarana penunjang, mulai ruang kelas, asrama, laboratorium, fasilitas olahraga, area ekstrakurikuler, hingga ruang praktik. Setiap jenjang akan memiliki tiga rombongan belajar per kelas, memastikan kualitas layanan pendidikan yang optimal.
“Sekolah ini akan lengkap, terintegrasi, dan all-in. Semua fasilitas pendidikan, termasuk asrama dan kegiatan, ditanggung oleh pusat,” kata Ishak.
Ishak menegaskan keberadaan Sekolah Rakyat ini sejalan dengan program GratisPol milik Pemprov Kaltim yang tengah digencarkan Gubernur Rudy Mas’ud. Jika GratisPol fokus pada pembiayaan UKT dan operasional pendidikan reguler, Sekolah Rakyat menyasar langsung anak-anak dari keluarga rentan dan prasejahtera.
“Dengan hadirnya fasilitas yang komprehensif dan gratis total, ekosistem pendidikan gratis yang diperjuangkan Kaltim semakin kuat,” tegasnya.
Guru-guru yang mengajar nantinya berada di bawah kementerian (Kemensos/Kemendikbudristek), namun Pemprov memastikan prioritas tenaga pendidik asal Kaltim akan menjadi pertimbangan utama. Skema rekrutmen akan meniru sekolah rintisan, di mana sebagian guru lokal dapat dialihkan statusnya menjadi P3K kementerian.
Adapun penerimaan siswa akan berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
“Sekolah ini akan menjadi pusat backup yang melayani kebutuhan pendidikan anak-anak dari seluruh daerah di Kaltim,” ujar Ishak.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, disebut menyambut pembangunan ini dengan antusias.
“Rugi kalau tidak dimanfaatkan. Ini dana pusat, dan pembangunannya bukan kita yang biayai,” kata Ishak menirukan.
Pemprov disebut telah memenuhi seluruh kewajiban readiness criteria, termasuk status lahan clear and clean serta kelengkapan dokumen UKL/UPL.
Dengan tuntasnya persiapan lahan di Samarinda, langkah pembangunan fisik tinggal menunggu proses dari pemerintah pusat. Kehadiran Sekolah Rakyat Permanen di Kaltim diharapkan mampu menjadi pilar baru dalam mempercepat pemerataan pendidikan dan penguatan SDM unggul di Benua Etam. (ADV Kominfo Kaltim/Tia)
