Kutai Kartanegara, Kaltimnow.id – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, memimpin langsung Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Evaluasi Pembangunan Daerah Semester I Tahun 2025 di Aula Bappeda Kukar, Selasa (22/07/2025). Rapat strategis ini diikuti seluruh kepala OPD dan camat se-Kukar, serta didampingi Sekda Sunggono dan jajaran asisten.
Rakordal kali ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi jalannya pembangunan daerah selama enam bulan terakhir. Fokus pembahasan adalah pencapaian target pembangunan, serapan anggaran, hingga identifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Dalam penyampaiannya, Bupati Aulia menegaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi sementara, target pendapatan daerah tahun 2025 diprediksi tidak akan tercapai. Hal ini tentu berdampak pada keseimbangan belanja yang kini telah melebihi proyeksi pendapatan.
“Belanja kita harus disesuaikan dengan realitas fiskal. Kita tidak boleh lengah karena potensi defisit bisa berdampak panjang, termasuk munculnya beban utang,” tegasnya.
Ia menekankan perlunya langkah cepat dan strategis, seperti:
- Penyesuaian belanja untuk menghindari defisit.
- Efisiensi biaya operasional seperti listrik, air, dan kegiatan seremonial.
- Fokus pada belanja prioritas yang langsung menyentuh masyarakat.
Aulia juga mendorong seluruh OPD agar membangun sistem kerja yang efisien, sinergis, dan adaptif, serta menyelaraskan program dengan visi besar Kukar Idaman Terbaik.
“Segera susun ulang prioritas pembangunan. Perhatikan Standar Pelayanan Minimal, integrasikan program dengan kebutuhan masyarakat, dan pastikan tidak ada anggaran yang mubazir,” ujarnya.
Selain itu, laporan pengendalian dan evaluasi diminta agar lebih detail dan akurat, disusun berdasarkan kategori sumber pengusulan seperti Program Dedikasi, kemiskinan, inflasi, bansos hingga pokir. Ia juga meminta setiap OPD membentuk Tim Evaluasi Kinerja yang solid dan profesional.
Tak kalah penting, Bupati meminta agar lembaga penggerak tata kelola seperti Setda, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Bapenda, dan BKPSDM membangun sistem kerja yang terintegrasi dan saling mendukung.
Menutup arahannya, Aulia menyampaikan rencana penerapan sistem reward and punishment, yang akan diintegrasikan dalam kebijakan pemberian TPP, berbasis pada capaian kinerja masing-masing perangkat daerah.
“Kinerja bukan hanya soal pelaporan, tapi soal hasil nyata di masyarakat,” tegasnya. (adv/diskominfokukar/dot)
