Samarinda, Kaltimnow.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menyiapkan terobosan kebijakan besar untuk menjawab persoalan klasik dunia pendidikan: ketimpangan distribusi guru di wilayah pedalaman dan kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Pemprov Kaltim merumuskan strategi jangka panjang yang dinilai paling realistis dan berkelanjutan, yakni mencetak guru dari putra-putri daerah itu sendiri.
Langkah ini sekaligus menjadi implementasi nyata dari semangat program unggulan Gratispol—kebijakan pendidikan gratis dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi yang dirancang untuk membuka akses pendidikan berkualitas tanpa hambatan biaya.
Plt. Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam pola penugasan guru. Selama bertahun-tahun, penempatan tenaga pendidik dari kota ke pedalaman sering terhenti di masalah klasik: sulit beradaptasi dan tingginya permintaan pindah tugas.
“Solusi jangka panjang bukan lagi memobilisasi guru dari luar, tetapi memberdayakan anak-anak pedalaman itu sendiri,” ujar Armin di Samarinda.
Menurutnya, guru dari putra daerah memiliki ikatan emosional dan kultural yang kuat dengan lingkungan tempat mereka mengajar. Hal ini membuat tingkat kenyamanan, komitmen, dan loyalitas lebih tinggi dibandingkan guru yang berasal dari luar wilayah.
“Kalau mereka mengajar di kampung halamannya, Insya Allah akan betah. Tidak mungkin lagi ‘lari’. Ini solusi paling mutlak untuk pemerataan guru di Kaltim,” tegasnya.
Kebijakan ini tidak berhenti sebatas wacana. Pemerintah provinsi menyiapkan skema intervensi anggaran untuk membiayai pendidikan tinggi calon guru dari daerah terpencil.
Disdikbud Kaltim akan melakukan penjaringan bibit unggul dari sekolah-sekolah pelosok. Para siswa berprestasi yang berminat menjadi pendidik akan diberikan beasiswa penuh untuk menempuh pendidikan keguruan hingga selesai.
“Kita kuliahkan mereka sampai tuntas, lalu kita kembalikan ke daerah asalnya untuk mengabdi,” jelas Armin.
Kebijakan ini memperkuat positioning Gratispol bukan sebagai sekadar sekolah gratis, melainkan ekosistem pendidikan berkelanjutan: dari bangku sekolah hingga menjadi tenaga profesional yang siap membangun daerah.
Strategi ini dinilai sebagai investasi jangka panjang yang memberikan dua dampak signifikan:
- Menutup kekurangan guru secara permanen, terutama di wilayah pedalaman.
- Meningkatkan kualitas SDM lokal, karena putra daerah akan kembali sebagai lulusan berkompetensi tinggi dari perguruan tinggi.
“Kalau kita ingin pendidikan tumbuh dengan fondasi kokoh, maka guru-gurunya harus bagus. Dan yang paling tepat untuk mengajar di pedalaman adalah guru dari daerah itu sendiri, yang kita bekali pendidikan terbaik,” ujar Armin.
Dengan formulasi ini, Disdikbud Kaltim optimistis bahwa dalam beberapa tahun ke depan, persoalan kekosongan guru, tingginya tingkat perpindahan, serta ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil dapat ditekan secara signifikan.
Kaltim menargetkan pemerataan pendidikan yang benar-benar berkeadilan bagi seluruh masyarakat Benua Etam—bukan hanya di kota, tetapi juga hingga pelosok yang kini menjadi fokus pembangunan SDM daerah. (ADV Kominfo Kaltim/Tia)
