Samarinda, Kaltimnow.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil langkah progresif untuk memperkuat kemandirian finansial organisasi kepemudaan (OKP). Melalui pelatihan intensif yang digelar Dispora Kaltim, sebanyak 60 peserta dari 15 organisasi besar—termasuk PMII, FKP, dan sejumlah OKP lainnya—dibekali keterampilan ekonomi kreatif dan tata kelola modern.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Kaltim ingin mengakhiri ketergantungan organisasi pemuda pada pola pendanaan tunggal yang selama ini didominasi proposal kegiatan.
Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kaltim, Rusmulyadi, menegaskan bahwa pelatihan dirancang dengan fokus pada tiga pilar utama: manajemen ekonomi kreatif, kewirausahaan sosial, dan tata kelola organisasi berbasis kemandirian finansial.
“Kemandirian ekonomi itu jauh lebih penting bagi organisasi pemuda. Selama ini kebiasaan yang berkembang adalah mengajukan proposal setiap kali ingin menjalankan kegiatan,” ujar Rusmulyadi.
Rusmulyadi, yang akrab disapa Rusmul, menyebut bahwa paradigma tersebut harus diubah. Organisasi pemuda, katanya, tidak lagi boleh hidup dari proposal, melainkan harus mampu menghidupi organisasinya.
Untuk itu, peserta pelatihan dibekali kemampuan teknis mengelola event organizer (EO)—mulai dari perencanaan, manajemen produksi, hingga strategi monetisasi.
“Kami ajari mereka bagaimana mengelola event. Dengan begitu, ketika ada kegiatan, mereka bisa ikut terlibat dan menghasilkan pendapatan bagi organisasi,” jelasnya.
Rusmul bahkan menyebut kemungkinan lahirnya berbagai EO berbasis organisasi, seperti EO PMII, EO Pemuda Muhammadiyah, hingga EO dari OKP lainnya. Tujuannya sederhana: organisasi mampu memproduksi pendapatan sendiri tanpa mengandalkan APBD.
Rusmulyadi menggambarkan situasi fiskal yang bisa berubah sewaktu-waktu sebagai alasan pentingnya kemandirian OKP.
“Kalau mereka terus bergantung pada proposal, sementara di sisi lain DBH Kaltim dipotong dan anggaran pemerintah ikut efisiensi, bagaimana organisasi mau bertahan?” tegasnya.
Oleh karena itu, pelatihan dianggap sebagai strategi untuk memastikan OKP tetap berjalan meski menghadapi ketidakpastian fiskal di masa depan.
Program pelatihan ini senada dengan visi besar Pemprov Kaltim dalam program Jospol, yang mendorong ekonomi inklusif berbasis kreativitas dan digital. Pelatihan ini juga mendukung semangat Gratispol, karena seluruh pembinaan pemuda digratiskan agar semua OKP memperoleh akses setara.
“Pelatihan ini kami harapkan menjadi pondasi lahirnya organisasi pemuda yang aktif secara sosial, dan tangguh secara ekonomi,” pungkas Rusmulyadi. (ADV Kominfo Kaltim/Tia)
