Samarinda, Kaltimnow.id – Gelombang penolakan terhadap rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat semakin menguat di Kalimantan Timur. Sebagai bentuk perlawanan, Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan (LPADKT) akan menggelar Panggung Rakyat & Mimbar Bebas pada Kamis, 16 Oktober 2025, di Teras Samarinda.
Aksi ini dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 hingga 18.00 WITA, dan diperkirakan akan dihadiri ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat — mulai dari tokoh adat, mahasiswa, petani, buruh, aktivis lingkungan, hingga kelompok pemuda lintas komunitas.
Mereka akan bersatu menyuarakan satu pesan besar:
“Batalkan rencana pemangkasan DBH atau hadapi perlawanan rakyat Kalimantan Timur!”
Koordinator acara, Jemriantho, yang juga Sekretaris Cabang LPADKT Kota Samarinda, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum LPADKT Kalimantan, Vendy Meru, sebagai respon atas meningkatnya keresahan publik.
“Kami menerima instruksi langsung dari Ketum untuk menggelar panggung rakyat sebagai wadah masyarakat Kaltim menyatukan suara perlawanan terhadap kebijakan pemotongan dana bagi hasil yang dianggap sewenang-wenang,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (13/10/2025).
Lebih lanjut, Jemriantho menjelaskan bahwa panggung rakyat ini tidak sekadar aksi unjuk rasa, melainkan juga manifestasi budaya dan semangat perjuangan masyarakat adat Borneo.
Rangkaian kegiatan akan diawali dengan ritual adat pembuka, dilanjutkan dengan orasi politik, aksi teatrikal perlawanan, pembacaan deklarasi rakyat, serta penyerahan simbolik tanah dan air kepada pemerintah daerah — sebagai pesan simbolik bahwa Bumi Etam menuntut keadilan dari pusat kekuasaan.
Ia menuturkan, keresahan rakyat kini tak hanya terdengar di jalanan, tetapi juga di warung kopi hingga ruang-ruang diskusi elit daerah.
“Ketum kami, Bapak Vendy Meru, melihat riak keresahan ini sudah nyata. Jika tidak diberikan saluran yang tepat, ini bisa menjadi bola liar dan perlawanan yang tak terukur. Maka panggung rakyat ini hadir sebagai wadah ekspresi yang damai, konstitusional, dan bermartabat,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Jemriantho menyerukan agar seluruh rakyat Kalimantan Timur bersatu dan hadir dalam aksi damai tersebut.
“Inilah saatnya rakyat berdiri bersama. Kalimantan Timur bukan hanya penyumbang kekayaan negara, tapi juga berhak atas keadilannya. Kita bukan lumbung yang terus diperas tanpa hak,” pungkasnya. (dot)
