Samarinda, Kaltimnow.id – Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui program pelatihan dan sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (Paksi). Kegiatan ini digelar di Hotel Mercure, Senin (28/04/2025), dan diinisiasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tak bisa hanya bertumpu pada aparat penegak hukum. Menurutnya, dibutuhkan gerakan kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan budaya integritas yang kuat.
“Kita ingin membentuk sistem sosial yang resisten terhadap korupsi. Itu hanya bisa dicapai jika warga terlibat aktif, menjadi penggerak dan pelopor budaya integritas,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Melalui pelatihan ini, peserta akan mendapatkan sertifikasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penyuluh Antikorupsi. Mereka akan bertugas memberikan edukasi dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan masing-masing.
Andi Harun menyebut program ini sebagai bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah dan masyarakat. “KPK telah membuka peluang luas bagi siapa saja yang ingin berkontribusi. Ini bukan pelatihan biasa, melainkan gerakan perubahan berbasis komunitas,” tambahnya.
Komitmen Pemkot Samarinda dalam pemberantasan korupsi juga tercermin melalui penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Selain itu, Pemkot juga menerapkan strategi TRISULA, yang mencakup tiga pendekatan utama: pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Berbagai langkah tersebut telah menunjukkan hasil positif. Samarinda mencatatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) sebesar 87,53 pada tahun 2024 dan meraih predikat Kota Terbaik Regional Wilayah 4 tahun 2025.
“Capaian ini menjadi motivasi, bukan akhir dari perjalanan. Kita harus terus memperluas gerakan perubahan ini agar menjadi karakter sosial warga Samarinda,” tutup Andi Harun. (adv/kmf/dot)
