Jakarta, Kaltimnow.id — Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, mengungkapkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pernah mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat Papua pada awal masa kepemimpinannya, bahkan dipandang sebagai figur yang membawa harapan besar bagi rakyat di Bumi Cenderawasih.
Yorrys mengenang momen tersebut saat mendampingi Jokowi merayakan Natal di Papua pada 29 Desember 2014, tidak lama setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden RI.
“Dengan sambutan beliau pada malam Natal itu, masyarakat Papua merasa beliau seperti Tuhan Yesus yang datang membawa keselamatan bagi orang Papua dengan konsep beliau,” ujar Yorrys.
Pernyataan tersebut disampaikan Yorrys saat menerima audiensi sejumlah organisasi masyarakat sipil di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2026). Audiensi tersebut membahas aduan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.
Menurut Yorrys, Jokowi merupakan presiden yang paling sering mengunjungi Papua. Selama dua periode kepemimpinannya, Jokowi tercatat melakukan 17 kali kunjungan kerja ke wilayah tersebut.
Namun demikian, Yorrys menilai intensitas kunjungan itu belum berbanding lurus dengan penyelesaian konflik yang terjadi di Papua.
“Beliau adalah presiden satu-satunya yang sudah datang 17 kali ke Papua, tetapi apa dampaknya? Apa yang kita rasakan?” ucapnya.
Ia menilai hingga akhir masa jabatan Jokowi, belum terlihat langkah konkret yang mampu menyelesaikan persoalan konflik dan kekerasan di Papua secara menyeluruh.
Yorrys juga menyinggung laporan Amnesty International yang sempat menyoroti dugaan pelanggaran HAM di Papua pada era pemerintahan Jokowi. Menurutnya, eskalasi konflik di wilayah tersebut masih tergolong tinggi.
“Akhirnya kami merasa bahwa janji-janji itu tidak pernah benar-benar diwujudkan,” kata Yorrys.
Ia mengakui, pihaknya kerap mengalami kesulitan dalam mengangkat isu kekerasan di Papua ke tingkat nasional. Menurutnya, terdapat tekanan kuat agar persoalan tersebut tidak menjadi perhatian publik secara luas.
“Sekarang ini tekanannya luar biasa. Tapi ini justru menjadi dorongan bagi kami. Ini momentum penting untuk membuka persoalan Papua secara lebih jujur,” ujarnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Senator asal Papua Barat, Filep Wamafma, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil, antara lain Amnesty International Indonesia, YLBHI, KontraS, PGI, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), dan Koalisi Solidaritas Papua.
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan pihaknya melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai wilayah Papua, seperti Papua Pegunungan, Nduga, Lanny Jaya, dan Yahukimo.
“Kami menyampaikan sejumlah dugaan pelanggaran HAM yang terjadi belakangan ini di Papua,” kata Usman.
Ia secara khusus menyoroti pengerahan aparat keamanan, penggunaan helikopter dalam operasi, serta dugaan penembakan yang menewaskan seorang anak berusia 7 tahun di Distrik Gearek, Kabupaten Nduga, pada Desember 2025.
Koalisi sipil juga menyatakan keprihatinan atas meningkatnya pengerahan aparat di Papua yang dinilai tidak melalui keputusan politik di DPR. Usman menilai revisi Undang-Undang TNI berkontribusi terhadap situasi tersebut.
Sementara itu, Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hasegem, mengungkapkan masih banyak warga Papua yang terpaksa mengungsi dan bertahan hidup di hutan tanpa bantuan memadai dari pemerintah.
“Kami berharap ada perhatian penuh dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Papua secara serius dan berkeadilan,” ujar Theo. (Ant)
