Samarinda, Kaltimnow.id – Kasus dugaan intimidasi terhadap anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual, membuka ruang diskusi lebih luas tentang relasi antara aparat penegak hukum dan wakil rakyat. Insiden di Kutai Kartanegara (Kukar) ini tidak hanya berhenti pada isu personal, tetapi berkembang menjadi persoalan institusional yang kini mendapat perhatian serius DPR RI.
Komisi III DPR memastikan akan memanggil Kapolres Kukar pada Senin mendatang. Ketua Komisi III, Habiburokhman, menyatakan, seorang kapolres seharusnya menjadi jembatan komunikasi dengan senator untuk menuntaskan masalah masyarakat, bukan justru menimbulkan gesekan.
“Kalau benar ada sikap konfrontatif, itu harus dikoreksi. Aparat hukum wajib bekerja dengan keadilan dan profesionalisme. Kalau salah, harus ada evaluasi,” ujarnya.
Menurutnya, kejadian seperti ini berpotensi merusak citra kepolisian, apalagi jika melibatkan figur publik seperti senator. Karena itu, ia mendorong adanya permintaan maaf terbuka serta langkah korektif agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri tetap terjaga.
Menariknya, di tengah sorotan publik, Senator Henock justru memilih untuk memberikan apresiasi terhadap Polri. Ia menilai, pergantian pejabat kepolisian di Kukar yang diduga terlibat intimidasi menunjukkan adanya komitmen cepat dari Polri untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
“Bagi saya, ini soal keadilan. Saya hanya menjalankan tugas yang diamanahkan rakyat. Saya berterima kasih kepada Polri yang segera merespons,” tutur Henock.
Meski demikian, Henock tetap menyoroti fenomena hukum yang kerap dinilai “tumpul ke atas, tajam ke bawah.” Ia menegaskan, hukum harus hadir sebagai pelindung masyarakat kecil, bukan sekadar alat yang kuat di hadapan kepentingan besar.
Ia juga mengingatkan agar kasus ini tidak berhenti sebagai peristiwa sesaat. Menurutnya, slogan Polri Presisi harus diwujudkan secara nyata dalam reformasi budaya kerja di tubuh kepolisian.
“Respons cepat memang baik, tetapi yang lebih penting adalah kesinambungan perbaikan. Jangan sampai hanya jadi kasus insidental,” tandasnya.
Kasus ini pun bisa menjadi momentum bagi Polri: apakah benar-benar konsisten membangun institusi yang dipercaya rakyat, atau kembali terjebak dalam citra lama yang penuh paradoks. (Ant)
