Samarinda, Kaltimnow.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan komitmennya terhadap pendidikan gratis tetap berjalan kuat hingga 2026. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Pemprov menegaskan seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB—baik negeri maupun swasta—akan terus menikmati kebijakan sekolah tanpa pungutan.
Plt. Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menegaskan keberlanjutan kebijakan ini sejalan dengan arahan Gubernur Kaltim untuk memastikan bahwa pendidikan menengah di wilayah tersebut benar-benar dapat diakses tanpa hambatan biaya.
“Penguatan kesejahteraan pendidikan adalah prioritas utama kami. Kebijakan sekolah gratis yang sudah dirasakan masyarakat tidak akan berhenti. Pemerintah daerah berkomitmen menghapus seluruh beban biaya bagi siswa,” ujar Armin.
Selain biaya sekolah yang digratiskan, Pemprov Kaltim juga memastikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tetap disalurkan secara berkala sebagai pelengkap BOS dari pemerintah pusat. Dukungan anggaran ini menjadi kunci untuk menjaga kualitas layanan pendidikan, terutama bagi sekolah swasta yang sering menghadapi keterbatasan dana operasional.
Dengan keberlanjutan BOSDA, sekolah diminta fokus pada peningkatan mutu pembelajaran tanpa melemparkan biaya tambahan kepada siswa.
Komitmen Pemprov Kaltim terhadap pendidikan gratis kembali ditegaskan melalui keberlanjutan program seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa baru tingkat SMA, SMK, dan SLB—termasuk lembaga pendidikan swasta.
Armin memastikan bahwa penganggaran program ini telah disiapkan hingga tahun 2026.
“Program seragam sekolah gratis tetap berjalan tahun ini dan kembali kami anggarkan untuk 2026,” tegasnya.
Program seragam gratis tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga memberikan standar fasilitas yang setara bagi semua siswa, sekaligus mengurangi potensi kesenjangan sosial sejak awal jenjang pendidikan menengah.
Disdikbud Kaltim menilai bahwa keberlanjutan tiga pilar utama—sekolah gratis, BOSDA yang stabil, dan seragam gratis—akan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih kuat dan inklusif.
“Dengan dukungan anggaran yang stabil, sekolah bisa fokus pada kurikulum dan kualitas pengajaran. Orang tua pun tidak lagi terbebani dengan biaya pendidikan,” kata Armin.
Melalui konsistensi kebijakan GratisPol dan penguatan pembiayaan pendidikan daerah, Pemprov Kaltim berharap dapat mewujudkan generasi muda yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki kesempatan pendidikan yang setara di seluruh wilayah Bumi Etam. (ADV Kominfo Kaltim/Tia)
