Samarinda, Kaltimnow.id – Prediksi menurunnya dana transfer pusat pada tahun anggaran 2026 menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, komitmen Pemprov terhadap Visi dan Misi Gubernur Rudy Mas’ud dalam memperkuat infrastruktur pendidikan tetap tak bergeser.
Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Kaltim, Muhammad Jasniansyah, menegaskan bahwa pihaknya telah memetakan kebutuhan pembangunan sekolah baru di lima titik strategis—kendati situasi fiskal sedang tertekan.
Menurutnya, pembangunan sekolah baru merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi disparitas besar antara jumlah lulusan SMP/MTs dengan ketersediaan daya tampung SMA/SMK, terutama di kawasan padat penduduk dan wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Prioritas lokasi meliputi SMA 10 Balikpapan dan SMK 8 Balikpapan, SMA 2 Sangatta Selatan (Kutai Timur), SMA 16 dan 17 Berau, serta SMA 4 Tenggarong (Kutai Kartanegara),” ujar Jasni.
Meski kebutuhan sudah dipetakan, Jasni tidak menutup mata terhadap kondisi fiskal daerah yang sedang ketat akibat potensi pemangkasan dana transfer. Hal ini membuat Pemprov harus berpikir ekstra hati-hati dalam menentukan alokasi anggaran.
“Kita harus realistis. Kondisi fiskal memang tidak memungkinkan untuk langsung memenuhi seluruh kebutuhan,” ungkapnya.
Namun demikian, Disdikbud Kaltim tetap bergerak. Berbagai diskusi dan penjajakan solusi inovatif dilakukan bersama stakeholder agar rencana pembangunan tidak berhenti.
Jasni menjelaskan bahwa anggaran pembangunan sekolah tidak bisa disamaratakan. Kaltim memiliki karakter geografis yang sangat beragam—mulai dari daerah datar hingga kawasan berbukit—yang berpengaruh besar pada biaya pematangan lahan.
“Satu kabupaten/kota dengan yang lain kondisinya berbeda. Kontur tanah menjadi faktor penting dalam menentukan biaya,” jelasnya.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, satu proyek pembangunan sekolah dengan lahan yang sudah siap bangun memerlukan anggaran minimal Rp25 miliar.
Program pembangunan sekolah baru ini sejalan dengan agenda besar Pemprov Kaltim, terutama dalam mendukung Program Pendidikan Gratis (GratisPol) serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemerataan akses pendidikan menengah.
“Dengan menambah daya tampung, Pemprov berupaya menekan angka putus sekolah dan memastikan setiap lulusan SMP/MTs memiliki kesempatan yang setara untuk melanjutkan pendidikan,” tegas Jasni.
Disdikbud menargetkan seluruh rencana pembangunan—atau setidaknya pematangan lahannya—sudah mulai berjalan pada tahun 2026.
“Target lima sekolah baru ini adalah langkah konkret Kaltim mempersiapkan SDM yang kompeten untuk mendukung pembangunan daerah serta posisi strategis Kaltim sebagai penyangga IKN,” pungkasnya. (ADV Kominfo Kaltim/Tia)
