Jakarta, Kaltimnow.id – Di sebuah ruangan di PTIK, Jakarta Selatan, suasana tampak berbeda dari biasanya. Bukan sekadar rapat internal, kali ini Polri duduk bersama puluhan perwakilan koalisi masyarakat sipil. Mulai dari Kompolnas, YLBHI, Kontras, hingga Amnesty Internasional Indonesia, mereka semua hadir untuk satu tujuan: berdialog tentang hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo membuka acara dengan sebuah pernyataan yang lugas. Baginya, Polri bukanlah institusi yang tertutup.
“Dari awal Pak Kapolri memerintahkan kepada kami semua bahwa organisasi polisi ini adalah organisasi yang terbuka,” ucapnya.
Ia memandang masukan dan kritik yang datang dari masyarakat sebagai wujud “cinta” yang justru harus disyukuri.
“Supremasi sipil tidak ada lain, penjaganya harus polisi,” kata Dedi, menyiratkan bahwa institusi ini memiliki peran krusial dalam menjaga demokrasi dan HAM.
Seluruh jajaran Polri, dari pusat hingga daerah, turut hadir, menunjukkan keseriusan mereka. Dedi berulang kali menekankan kepada anak buahnya untuk mencatat setiap detail kritik yang disampaikan.
“Ini sebagai catatan yang sangat berharga bagi perbaikan Polri ke depan,” tegasnya.
Suara lain datang dari Al Araf, Ketua Badan Centra Inisiatif, yang menjadi salah satu pembicara. Al Araf berbicara tentang pentingnya “demonstration friendly” sebuah konsep di mana Polri harus menjamin hak para demonstran untuk berpendapat secara damai.
Ia berharap ada pemisahan jelas antara peserta aksi yang damai dengan oknum yang melakukan tindakan kriminal.
“Saya harap itu bisa menjadi bagian dari agenda ke depan,” katanya, menyerukan pembentukan tim pencari fakta independen (TGPF) untuk mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa.
Dialog ini menjadi sebuah langkah maju, sebuah jembatan yang mencoba menghubungkan dua pihak yang sering kali berhadapan di lapangan. (Ant)
