Samarinda, Kaltimnow.id – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Benua Raya di Kutai Barat kembali menguat. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut karena diyakini mampu mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedalaman.
Menurut Ekti, gagasan pemekaran sejatinya bukan hal baru. Sejak 2019, masyarakat sudah membentuk tim persiapan, meski hingga kini belum pernah dilakukan audiensi resmi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Tim pemekaran memang sudah terbentuk sejak beberapa tahun lalu, tapi komunikasi formal dengan kami di provinsi masih belum ada,” ujar Ekti saat diwawancarai awak media, Senin (15/9/2025).
Politisi asal Kutai Barat itu menilai DOB Benua Raya penting untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan yang selama ini menyulitkan pelayanan publik. Dengan adanya wilayah baru, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan diyakini bisa lebih merata.
Sebagai perbandingan, Ekti menyinggung pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang dinilainya membawa dampak positif bagi masyarakat.
“Sekarang masyarakat Mahulu lebih mudah mendapat layanan pemerintah,” ucapnya.
Selain dari sisi pelayanan, Ekti juga menekankan potensi besar yang dimiliki Benua Raya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Menurutnya, dengan pemekaran, pemerintah dapat merancang program pembangunan yang lebih sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Namun, ia menegaskan seluruh tahapan harus tetap sesuai prosedur. Mulai dari penyusunan dokumen administrasi, rekomendasi pemerintah provinsi, hingga persetujuan pemerintah pusat.
“Audiensi dengan provinsi adalah langkah awal sebelum usulan dibawa ke Kemendagri,” jelasnya.
Ekti menambahkan, DPRD Kaltim akan terus mengawal aspirasi masyarakat terkait pemekaran ini. Ia menegaskan dukungan terhadap DOB Benua Raya bukanlah kepentingan politik, melainkan bentuk komitmen menghadirkan pembangunan yang lebih merata.
“Kalau prosedurnya dijalankan dengan benar, saya yakin pemekaran Benua Raya bisa terwujud. Yang utama, manfaatnya harus langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (Ant)
