Samarinda, Kaltimnow.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) semakin memperkuat sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai strategi utama untuk memastikan keberhasilan Program Unggulan JOSPOL, khususnya dalam percepatan penurunan stunting.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menjadi salah satu pilar penting yang bergerak langsung di lini terdepan desa, berkoordinasi erat dengan Dinas Kesehatan untuk memperkuat intervensi pencegahan stunting dari hulu ke hilir.
Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, menegaskan bahwa isu stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga merupakan persoalan sosial-politik yang berada di jantung program Jaring Sosial JOSPOL.
Sepanjang tahun ini, berbagai kegiatan edukasi telah dilaksanakan untuk menyasar akar permasalahan stunting langsung di tingkat keluarga.
“DPMPD sepenuhnya sejalan dengan Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting. Program edukasi calon pengantin, penguatan pola asuh (parenting), hingga sosialisasi kesehatan masyarakat terus kami intensifkan,” jelas Puguh.
Program edukasi tersebut digelar merata di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat, Kutai Timur, Balikpapan, dan beberapa titik strategis lainnya yang menjadi fokus intervensi Pemprov Kaltim.
Puguh juga menilai bahwa efektivitas implementasi JOSPOL harus ditopang oleh strategi berbasis data yang tajam. Ia mencontohkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang mampu memetakan lokus dan indikator stunting dengan detail.
Melalui pendekatan berbasis wilayah, Kukar dapat mengidentifikasi area kategori merah (prevalensi tinggi) dan kuning (prevalensi sedang), sehingga intervensi dapat dirancang lebih presisi.
“Strategi di Kukar terbukti efektif karena mampu menunjukan wilayah mana yang membutuhkan perhatian lebih intensif. Dengan pemetaan yang jelas, intervensi JOSPOL bisa lebih tepat sasaran, tidak lagi bersifat umum,” tegas Puguh.
Ia menambahkan bahwa kontribusi seluruh OPD memiliki peran vital dalam memperkuat kerja kolaboratif ini. Sinergi tersebut meliputi intervensi kesehatan oleh Dinas Kesehatan, edukasi dan pemberdayaan keluarga melalui DPMPD, peningkatan gizi, hingga dukungan ekonomi desa melalui pemanfaatan dana desa.
“Stunting tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan saja. Harus menyentuh aspek gizi, pendidikan, hingga ekonomi keluarga. Karena itu kolaborasi OPD harus terus diperkuat agar penanganan stunting di bawah JOSPOL benar-benar tuntas,” ujarnya.
Melalui integrasi peran pemerintah desa sebagai pelaksana, OPD sebagai fasilitator program, serta sektor kesehatan sebagai pengampu kebijakan teknis, Pemprov Kaltim optimistis JOSPOL akan menjadi penggerak utama dalam mempercepat penurunan angka stunting di seluruh kabupaten/kota.
Kolaborasi strategis ini menegaskan komitmen JOSPOL untuk melindungi masa depan generasi Kaltim, memastikan setiap anak tumbuh sehat dan optimal, sekaligus memperkuat fondasi sosial dan ekonomi daerah menuju Kaltim Berdaulat. (ADV Kominfo Kaltim/Tia)
