Kutai Kartanegara, Kaltimnow.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang setara dan berpihak pada kelompok rentan dengan mendukung pendirian Sekolah Rakyat. Inisiatif ini merupakan bagian dari program nasional Kementerian Sosial yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris Suherdiman, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan biasa. Program ini dirancang sebagai wadah pembelajaran alternatif dengan pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif.
“Sekolah ini akan memiliki tiga kurikulum khusus. Metodenya pun berbeda dari sekolah umum, agar lebih sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi para peserta didik,” kata Yuliandris.
Meski antusiasme tinggi, Kukar belum bisa langsung merealisasikan pembukaan Sekolah Rakyat karena terbatasnya fasilitas pendukung. Tidak seperti daerah lain yang sudah mengoptimalkan gedung eks balai pelatihan atau asrama, Kukar masih belum memiliki gedung yang bisa difungsikan sementara.
“Kami belum punya bangunan yang bisa digunakan. Karena itu, operasional Kukar masih tergabung dengan wilayah UPTD Kementerian Sosial di Temanggung dan Banjarmasin,” jelasnya.
Para pengajar yang akan mengisi Sekolah Rakyat berasal dari tenaga PPPK Kukar, namun seluruh proses seleksi tetap menjadi wewenang Kementerian Pendidikan. Peran Pemkab Kukar terbatas pada tahap pendataan dan pendaftaran calon guru.
Meskipun pengelolaan sekolah berada di bawah Kementerian Sosial, Yuliandris menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memberikan dukungan penuh agar program ini dapat berjalan optimal.
“Kami percaya pendidikan adalah kunci pemutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat ini hadir sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap anak-anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas,” tutupnya. (adv/diskominfokukar/rob)
