Pangandaran, Kaltimnow.id – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014–2019, Susi Pudjiastuti, secara mengejutkan meninggalkan ruang rapat saat diskusi terkait Keramba Jaring Apung (KJA) berlangsung di Pangandaran, Jawa Barat. Rapat yang digelar di Kantor Samsat Pangandaran ini dihadiri oleh berbagai pihak strategis dalam pengelolaan kelautan dan perikanan, Rabu (6/8/2025) kemarin.
Insiden ini terjadi ketika diskusi memanas akibat pernyataan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, Rita, yang mengusulkan agar benih bening lobster (BBL) ditangkap untuk kemudian dibudidayakan. Alasan yang dikemukakan adalah agar benih lobster tidak menjadi santapan ikan-ikan besar di laut. Namun, usulan tersebut langsung memicu ketegangan, karena dinilai bertentangan dengan prinsip konservasi laut.
Susi Pudjiastuti yang dikenal sebagai figur vokal dalam menjaga ekosistem laut, memilih untuk keluar dari ruang rapat sebagai bentuk penolakan.
“Kalau pendekatannya masih seperti ini, saya tidak bisa ikut. Kita tidak bisa hanya berpikir soal ekonomi jangka pendek. Ekosistem laut itu tidak bisa dinegosiasikan,” tegas Susi Pudjiastuti saat dikonfirmasi usai meninggalkan ruangan.
Menurut Susi, pemikiran bahwa benih lobster lebih baik ditangkap dan dibudidayakan karena akan dimakan ikan besar adalah logika yang keliru dan mengabaikan fungsi ekologis alami dalam rantai makanan laut.
“Justru itulah alam bekerja. BBL bukan hanya soal komoditas, tapi bagian dari siklus hidup di laut. Kalau semua ditangkap, lama-lama habis. Laut itu bukan tambang,” jelasnya.
Rapat tersebut sebelumnya dihadiri oleh berbagai pejabat dan tokoh daerah, termasuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat Rini Cempaka, perwakilan PSDKP, Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin, Ketua HNSI Jeje Wiradinata, Ketua PHRI Agus Mulyana, Ketua Forum Bela Pariwisata Adi Pranyoto, dan perwakilan dari PT Pasifik Bumi Samudera (PBS).
Susi Pudjiastuti, yang juga merupakan warga Pangandaran dan pelaku usaha di sektor maritim, sejak lama dikenal konsisten menolak praktik-praktik eksploitasi laut yang tidak berkelanjutan. Selama menjabat sebagai menteri, ia melarang ekspor BBL dan gencar menindak kapal asing pencuri ikan, kebijakan yang sempat menuai kontroversi namun banyak dipuji secara internasional.
Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa pendekatan berbasis ekologi harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan kelautan dan perikanan, bukan semata-mata pertimbangan ekonomi.
“Jangan sampai demi keuntungan sesaat, kita merusak laut yang seharusnya diwariskan ke generasi berikutnya. Saya tetap pada prinsip: laut untuk masa depan, bukan untuk dihabiskan hari ini,” pungkasnya.
Rapat kemudian dilanjutkan tanpa kehadiran Susi, namun suasana diskusi disebut menjadi lebih tenang setelah peristiwa tersebut. (Ant)
