Samarinda, Kaltimnow.id – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 akhirnya ditetapkan. Meski demikian, proses penyusunannya bukan tanpa tantangan. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengungkapkan bahwa tahun depan daerah harus menghadapi defisit yang cukup besar, mencapai sekitar Rp6 triliun.
Kondisi ini memaksa Pemerintah Provinsi Kaltim melakukan efisiensi besar-besaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi menjaga keberlanjutan program prioritas, terutama layanan dasar masyarakat.
Rudy Mas’ud menjelaskan, OPD mendapat instruksi tegas untuk merampingkan kegiatan yang dinilai tidak mendesak. Pemangkasan bahkan mencapai 66% dari total kegiatan.
“Kekurangannya banyak sekali, kurang lebih 6 triliun. Tadi malam sudah kami tetapkan postur anggarannya,” ujar Rudy.
Belanja perjalanan dinas, makan minum, serta kegiatan seremonial menjadi sektor paling terdampak. Langkah ini diambil agar APBD tetap fokus pada kebutuhan yang benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Dampak efisiensi masif ini membuat total APBD Kaltim 2026 turun signifikan dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp15,15 triliun.
Di tengah pemangkasan besar-besaran, dua sektor justru mendapatkan perhatian ekstra: Pendidikan dan Kesehatan. Keduanya disebut Rudy sebagai “program prioritas mutlak” tahun 2026, dengan total alokasi anggaran lebih dari Rp2 triliun.
Program-program pro-rakyat seperti UKT gratis dan SPP gratis dipastikan tetap berjalan tanpa perubahan.
“Gratis UKT tetap jalan, jangan ragu. Porsi anggarannya sudah ada,” tegas Gubernur.
Selain itu, Pemprov juga memastikan infrastruktur pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas publik penting lainnya tetap diutamakan.
Rudy Mas’ud menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat serta seluruh instansi apabila sejumlah program belum dapat terakomodir dalam APBD 2026. Namun ia menegaskan bahwa standar pelayanan minimum (SPM) di seluruh sektor akan tetap berjalan normal.
“Kalau ada hal-hal yang belum terakomodir, mohon dimaafkan. Tetapi seluruh standar pelayanan minimum untuk masyarakat Kaltim, insyaallah tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dengan kebijakan penghematan ini, Pemprov berharap dapat menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan layanan dasar dan program strategis untuk masyarakat. (ADV Kominfo Kaltim/Tia)
