Samarinda, Kaltimnow.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan ambisi besarnya membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui jalur kewirausahaan. Tahun 2026 ditetapkan sebagai fase akselerasi, dengan peningkatan kuota Program Kewirausahaan Terpadu berbasis JosPol menjadi 2.500 peserta, atau dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, menyebut perluasan kuota ini sebagai tonggak penting karena untuk pertama kalinya seluruh kabupaten/kota—tanpa terkecuali daerah pesisir, terpencil maupun pedalaman—akan mendapatkan jatah akses pelatihan dan pendampingan usaha.
“Pemerataan adalah kuncinya. Tahun depan, program ini tidak boleh lagi terpusat di Samarinda dan Balikpapan. Semua daerah harus merasakan peluang yang sama untuk melahirkan wirausaha-wirausaha baru,” tegas Heni.
Meski pendaftaran tetap mengandalkan sistem online demi transparansi dan efisiensi, DPPKUKM memastikan pemerataan informasi tidak terhambat oleh keterbatasan infrastruktur digital. Dinas terkait di tingkat kabupaten/kota akan dikerahkan untuk membantu sosialisasi hingga pendampingan teknis pendaftaran.
Menurut Heni, pendekatan ganda ini dirancang agar masyarakat yang selama ini nyaris tidak tersentuh program pelatihan bisa ikut masuk dalam ekosistem usaha baru Kaltim.
Program ini memberikan pelatihan lengkap dan mendalam—mulai dari teknis produksi, manajemen usaha, pemasaran digital, sampai perencanaan bisnis. Pendampingan legalitas juga dihadirkan, termasuk fasilitasi pembuatan NIB, NPWP, dan khusus usaha kuliner, akses menuju sertifikasi halal.
“Kami ingin peserta bukan hanya memulai usaha, tapi mampu bersaing sebagai pelaku usaha profesional dengan fondasi legalitas yang kuat,” kata Heni.
Berbeda dari program bantuan instan, DPPKUKM menegaskan skema bantuan tetap mengedepankan prinsip “pelatihan dulu — pendampingan dulu — baru bantuan alat”. Bantuan peralatan hanya diberikan bagi peserta yang lolos kurasi akhir dan menunjukkan komitmen kuat menjalankan usaha.
“Dana pemerintah harus digunakan untuk usaha yang berkelanjutan, bukan hadiah sesaat,” ujar Heni.
Usai pelatihan, peserta diwajibkan mengikuti monitoring rutin bersama pendamping. Sistem ini membantu memastikan usaha tetap aktif, omzet meningkat, dan peserta tidak berhenti setelah memperoleh bantuan.
Peningkatan kuota menjadi 2.500 peserta pada 2026 merupakan bagian dari strategi besar Pemprov Kaltim untuk mencetak 10.000 UMKM baru dalam lima tahun ke depan. Program kewirausahaan terpadu ini menjadi pondasi utama dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat dan kompetitif, sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi daerah melalui Program JosPol.
“Kami ingin Kaltim melahirkan generasi wirausaha yang menjadi tulang punggung ekonomi baru daerah,” pungkas Heni. (ADV Kominfo Kaltim/Tia)
