Samarinda, Kaltimnow.id – Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyoroti dampak negatif eksploitasi tambang batu bara yang masih marak terjadi di Kecamatan Palaran. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bersikap tegas terhadap perusahaan tambang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan reklamasi pasca-penambangan.
“Di tata ruang kita sudah ada komitmen bahwa pada tahun 2026 tidak boleh lagi ada aktivitas tambang. Jika tidak bisa ditepati, lebih baik buang saja dokumen RTRW-nya ke sungai,” ujar Anhar dalam rapat bersama DPRD Samarinda, Senin (24/02/2025).
Ia menyoroti dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang terhadap masyarakat sekitar, terutama di lahan-lahan yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan kawasan industri. Menurutnya, peruntukan kawasan industri di Palaran harus diwujudkan secara konkret.
“Kenapa pemerintah daerah tidak menutup buku dulu dan mendesak pusat untuk menghentikan aktivitas tambang? Soal potensi galian, akan selalu ada. Tapi ini permasalahan kerusakan lahan hingga banjir yang terjadi di mana-mana,” tegasnya.
Dampak eksploitasi tambang batu bara masih sangat terasa, terutama di wilayah pinggiran Kota Samarinda. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023-2042 telah menetapkan peruntukan setiap kawasan, termasuk Palaran yang diarahkan menjadi kawasan industri.
Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah memulai pembangunan pelabuhan multipurpose di Bukuan, Palaran. Namun, Anhar mengingatkan bahwa jika kerusakan lingkungan akibat tambang tidak segera ditangani, maka investasi industri yang akan berjalan ke depannya bisa terganggu.
Politisi PDI Perjuangan itu berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan aktivitas tambang yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan.
“Kita harus serius dalam menjalankan tata ruang yang telah disepakati. Jika tidak, maka dampak lingkungan dan investasi ke depan akan semakin sulit dikendalikan,” pungkasnya. (adv/dprdsamarinda)
