Samarinda, Kaltimnow.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menyiapkan strategi besar menghadapi rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada 2026. Salah satu langkah yang dinilai paling strategis adalah memperkuat kemandirian fiskal melalui percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan seluruh perangkat daerah harus segera mengakselerasi inovasi pembangunan, terutama di sektor pertanian modern yang dinilai memiliki nilai tambah tinggi. Dari sejumlah komoditas yang dikaji, kelapa dalam menjadi fokus utama yang akan didorong menjadi tulang punggung ekonomi baru Kaltim.
“Peluang investasi hilirisasi harus dibuka selebar mungkin. Kelapa dalam adalah contoh konkret komoditas yang bisa menggerakkan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ujar Rudy.
Rudy menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu produsen kelapa dalam terbesar di dunia, dan Kaltim memiliki ketersediaan lahan luas untuk pengembangannya. Potensi ekonominya pun dianggap sangat signifikan.
Satu pohon kelapa dalam mampu menghasilkan 50–80 butir per tahun, sementara nilai ekonomi dari kopra mencapai Rp35 juta per hektare per tahun. Di tingkat nasional, nilai industri hilir kelapa dalam diperkirakan menembus Rp2.400 triliun.
Industri turunannya meliputi minyak kelapa, santan kemasan, virgin coconut oil (VCO), hingga olahan sabut seperti coco fiber dan coco peat yang banyak dibutuhkan pasar global.
“Produk turunan kelapa dalam diminati industri makanan sehat hingga kosmetik. Selama ini banyak kelapa kita justru diolah negara lain seperti Thailand dan Vietnam. Kaltim tidak boleh terus menjadi pemasok bahan mentah,” tegasnya.
Rudy menyoroti disparitas nilai jual: harga kelapa mentah yang hanya sekitar Rp13 ribu per butir bisa meningkat tajam setelah melalui proses pengolahan.
Untuk mempercepat hilirisasi, Rudy meminta seluruh instansi teknis memperkuat implementasi Program Jospol dengan memastikan investasi berjalan tanpa hambatan perizinan.
“Kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit. Kerja harus cepat, tepat, dan ikhlas,” kata Rudy.
Ia menegaskan bahwa kecepatan dan efisiensi birokrasi menjadi kunci untuk menarik investor, sekaligus menjaga ketahanan ekonomi Kaltim saat menghadapi potensi penurunan TKD di tahun mendatang.
Dengan langkah ini, Pemprov Kaltim berharap tercipta sumber pendapatan baru yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan mampu memperkuat perekonomian daerah dalam jangka panjang. (ADV Kominfo Kaltim/Tia)
