Samarinda, Kaltimnow.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat transformasi sektor pertanian melalui hilirisasi industri. Langkah strategis ini digerakkan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, dengan komoditas pisang sebagai fokus utama.
Kepala Bidang Hortikultura DPTPH Kaltim, Kosasih, mengatakan hilirisasi diarahkan pada dua pilar besar: Green Design Hortikultura dan pemanfaatan teknologi geospasial untuk memetakan komoditas unggulan. Namun, hilirisasi tidak mungkin berjalan tanpa memperkuat hulu produksi.
“Kalau kita bicara hilirisasi, hulunya harus kuat lebih dulu. Itu menyangkut budidaya dan perluasan kawasan tanam,” ujar Kosasih.
DPTPH Kaltim sebenarnya telah merancang program besar: penambahan 93 ribu bibit pisang kultur jaringan yang ditargetkan mampu memperluas areal tanam hingga 7.000 hektar. Namun, rencana itu tertunda karena terbentur aturan kewenangan pemerintah pusat.
“Aturannya tidak memperbolehkan provinsi melakukan pengadaan sarana pertanian. Jadi dananya terpaksa dikembalikan karena persoalan kewenangan,” jelasnya.
Kosasih berharap regulasi segera diperbaiki. Pemerintah pusat saat ini tengah menyiapkan payung hukum baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) untuk memberi ruang lebih besar bagi provinsi dalam pengadaan sarana pertanian.
Kaltim menetapkan pisang kepok gereja sebagai komoditas unggulan karena luasan tanamnya mencapai 7.800 hektar, tersebar di Kutai Timur, Paser, dan Kutai Kartanegara.
Komoditas ini diproyeksikan menjadi bahan baku industri tepung pisang — salah satu produk bernilai tambah yang terus diburu industri pangan.
“Tepung pisang punya nilai ekonomi tinggi dan peluang pasar yang besar,” ungkap Kosasih.
Untuk menekan biaya logistik, pabrik hilirisasi direkomendasikan dibangun langsung di sentra produksi.
“Produksi sebaiknya dilakukan di kawasan tanam agar biaya angkut rendah. Yang dikirim ke kota nantinya adalah barang jadinya,” katanya.
Selain pisang, program major project DPTPH juga mencakup penguatan komoditas nanas, pepaya, serta dua komoditas strategis pengendali inflasi: bawang merah (luasan 140 hektar) dan cabai merah.
Pemprov Kaltim optimistis percepatan regulasi akan membuka jalan bagi perluasan kawasan tanam dan hilirisasi menyeluruh.
“Tanpa sarana pertanian, program unggulan seperti Gratispol tidak akan optimal. Petani perlu dukungan benih agar bisa memperluas tanamannya,” tegasnya.
Dengan hilirisasi yang terpadu dari hulu hingga hilir, Kaltim menargetkan lompatan signifikan dalam industri pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. (ADV Kominfo Kaltim/Tia)
